Bangun PLTS 25 MW, WK Rokan Bisa Hemat Rp 71,8 Miliar

Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pertamina NRE menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 15 November 2021 untuk rencana penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk wilayah kerja Rokan Pertamina, dimana Pertamina NRE dan PHR telah berkolaborasi bersama untuk melaksanakan studi kelayakan proyek tahap pertama yang terbukti tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan PHR.

Proyek ini juga akan mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait TKDN.

Indonesia memiliki keunggulan berupa lokasi geografis yang sangat berpotensi untuk energi surya. Panel surya dengan teknologi fotovoltaik akan dipasang menggunakan dua metode yaitu yang terpasang di tanah (ground-mounted) dan yang berada di atap bangunan (rooftop). Energi surya yang ditangkap kemudian dikonversikan melalui inverter sehingga energi listrik tersebut selanjutnya digunakan di WK Rokan.

Melalui PLTS ini, dampak yang diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon sebanyak 23.000 ton per tahun, namun juga adanya pengurangan pemakaian fuel gas sebesar 352 MMSCF per tahun serta penghematan biaya operasi sebesar 4.3 juta US$ per tahun. Selain itu, PLTS juga membantu mengurangi pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHR terus berpegang teguh pada komitmen untuk mengimplementasikan aspek environment, social and governance (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya. Pertamina mengambil peran besar di presidensi G20 Indonesia dimana Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduduki jabatan sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate (ESC) dari Business 20 (B20), yaitu ruang dialog bisnis internasional yang menjadi bagian dari agenda penting G20.

Utilisasi sumber energi alternatif dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi laju impor BBM diakselerasi Pemerintah bersamaan dengan upaya penerapan prinsip Net Zero Emission.

Transisi energi, efisiensi energi, dan mendorong ekonomi hijau pun didorong salah satunya dengan mengakselerasi penggunaan energi surya. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar hingga 3.294 gigawatt.

Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mampu menjadi andalan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus bisa menggerakkan ekonomi hijau.

Tidak hanya itu, PLTS juga dapat menciptakan kemampuan manufaktur baru sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga secara virtual dalam acara Indonesia Solar Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (19/4/2022).

“Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200,1 megawatt, sehingga ini merupakan salah satu alternatif yang terus didorong dan memberikan hasil positif terutama untuk mendiversifikasi energi,” ungkap Menko Airlangga.

Terkait penurunan emisi, Pemerintah mempunyai target penurunan emisi sebesar 956 juta ton CO2 di tahun 2050.

Untuk itu, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi ramah lingkungan pun terus ditingkatkan.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kerja keras dan langkah strategis diperlukan untuk mencapai target-target tersebut.

Dibutuhkan dukungan, komitmen, dan kolaborasi dari para stakeholder, termasuk regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan, pengembang, dan para pelaku industri.

“Saya tentunya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi surya berupa PLTS Atap, utamanya di Pulau Jawa, PLTS Terapung, PLTS di bekas lahan tambang, dan PLTS Hydro serta Hybrid sehingga mampu mendorong pertumbuhan rantai pasok di dalam negeri baik investasi ditingkat hulu maupun di hilir,” pungkas Menko Airlangga 

Beberapa perusahaan energi berskala dunia menandatangani nota kesepahaman untuk membangun proyek energi bersih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Pemilihan Kepri sebagai tempat pembangunan energi terbarukan merupakan keputusan tepat, dikarenakan Kepri memiliki kurang lebih 2.000 pulau tak berpenghuni yang dapat digunakan untuk lahan pertanian dan energi terbarukan," kata Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo usai menyaksikan penandatanganan dua MoU di Singapura,dikutip dari Antara, Rabu (20/4/2022).

MoU pertama yaitu terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar dunia di Indonesia oleh Quantum Power Asia dan ib vogt bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepri.

Dalam keterangan KBRI Singapura disebutkan, proyek pembangunan PLTS ini bernilai sebesar Rp71,8 triliun.

Dan MoU yang kedua yaitu antara Sunseap Group dan Pemerintah Kepri terkait pembangunan tenaga solar skala besar yang akan menyalurkan listrik ke Kepri dan Singapura.

Nota kesepahaman itu mencakup ketersediaan 3.000 hektare lahan untuk membangun pembangkit energi surya dan sistem penyimpanan energi.