Liputan6.com, Jakarta Panitia kerja (panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Komisi VI DPR bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan Garuda Indonesia. Atas kesepakatan tersebut Erick Thohir menyampaikan terima kasih.
"Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," ujar Erick Thohir saat rapat panja penyelamatan Garuda Komisi VI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Advertisement
Erick tak ingin Kementerian BUMN menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda. Erick menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.
"Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan," ucap Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja. Hal yang jarang terjadi.
Erick mengatakan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.
Panja Komisi VI DPR, lanjut Erick, juga meminta Kementerian BUMN dan direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
"Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda," kata Erick
Erick menilai dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Diklaim Bisa Yakinkan Kreditor
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyelamatan Garuda Indonesia. Langkah ini dipandang mampu meyakinkan kreditor dan lessor maskapai penerbangan nasional itu.
Artinya, dukungan politik dari sisi parlemen ini diharapkan mampu memuluskan jalan restrukturisasi yang sedang dijalankan. Diketahui, ada perpanjangan masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi Garuda Indonesia, dan ini dimanfaatkan untuk negosiasi.
"Saya kira ini langkah bagus untuk memberikan kepastian bagi para kreditur terutama Lessor bahwa ada dukungan yang lebih serius dari pemerintah dan DPR dalam upaya penyelmatan Garuda," kata Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto, kepada Liputan6.com, Sabtu (19/2/2022).
Ia menyebut, telah ada rencana yang disusun untuk penyelamatan Garuda Indonesia namun masih belum dijalankan. Dengan adanya Panja ini, ia berharap mampu mengakselerasi langkah-langkah penyehatam Garuda Indonesia.
"Ada rencana action plan tehadap Garuda yg sudah disetujui DPR dalam skema PEN 2020 tapi belum dijalankan oleh pemerintah via BUMN yang ditunjuk. Dengan pansus ini maka kemacetan-kemacetan yang terjadi dlam rencana rescue Garuda mudah-mudahan bisa diselesaikan lebih cepat," kata dia.
Advertisement
Jalan Mulus Negosiasi
Adanya panitia kerja ini, kata Toto, bisa memuluskan negosiasi antara Garuda Indonesia dengan lessor dan kreditor. Pasalnya Panja Penyelamatan Garuda Indonesia jadi bentuk dukungan serius penyelesaian berbagai masalah yang ada.
"Ya kalo misal ada sinyal pemerintah untuk mendukung Garuda dalam proses restrukturisasi ini maka bisa ditanggapi positif oleh kreditur atau lessor. Sehingga kesepakatan renegosiasi bisa lebih cepat tercapai," tuturnya.
Ia menyebut, hal serupa terjadi dengan Malaysian Airlines. Maskapai penerbangan negeri jiran itu juga berhasil mendapatkan kesepakatan dengan lessor setelah ada pernyataan dukungan serius dari pemerintahnya.
"Malaysian Airlines sudah dapat kesepakatan restructuring dengan para Lessor sejak Maret 2021 karena adanya dukungan pemerintah yang menyatakan akan mendukung restrukturisasi MAS sampai dengan 2025. Ini menumbuhkan kepercayaan dari kreditur atau lessor sehingga kesepakatan renegosiasi berjalan lebih lancar," ujar Toto.
