Liputan6.com, London - Anggota parlemen Inggris memerintahkan dimulainya penyelidikan parlemen terhadap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang diduga telah berbohong mengenai pelanggaran pembatasan COVID-19 di mana ia mengunjungi pertemuan yang dilarang di saat pandemi berlangsung.
Langkah parlemen tersebut, yang disetujui dengan seruan “aye” dan tanpa disertai pemungutan suara yang resmi di Dewan Perwakila, memberikan kuasa pada Komite Hak-Hak Istimewa dari Parlemen untuk menyelidiki apakah Boris Johnson secara sadar bersikap tidak jujur terhadap Parlemen.
Baca Juga
Advertisement
Menurut tradisi, jika pelanggaran tersebut terbukti maka Johnson harus mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (23/4/2022).
Penyelidikan itu menambah tekanan pada perdana menteri asal Partai Konservatif itu yang kekuasaanya diguncangkan oleh klaim bahwa dia tidak menghiraukan peraturan pandemi yang diberlakukan oleh dirinya sendiri. Secara berulang kali dia tidak mau mengakui kesalahannya.
Johnson dikenakan denda sebesar US$ 66 oleh polisi pada minggu lalu karena menghadiri sebuah pesta di kantornya pada Juni 2020 ketika para warga Inggris dilarang untuk bertemu dengan teman dan keluarga mereka, bahkan untuk mengunjungi saudara yang meninggal dunia.
Johnson adalah perdana menteri Inggris yang pertama yang kedapatan melakukan pelanggaran ketika menjabat.
Sebelumnya, Kepolisian Inggris akan memberikan denda kepada Perdana Menteri atau PM Inggris Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak karena melanggar aturan penguncian (lockdown) Covid-19.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Seruan Para Menteri untuk Mundur
Masalah ini juga menghidupkan kembali seruan agar menteri pemerintah yang melanggar untuk mengundurkan diri.
"Johnson dan Sunak hari ini telah menerima pemberitahuan bahwa Polisi Metropolitan bermaksud memberikan mereka dengan hukuman tetap," kata Juru Bicara pemerintah di Downing Street dalam sebuah pernyataan melansir CNBC.
Namun tidak dijelaskan lebih rinci tentang masalah pelanggaran kedua pejabat penting di Inggris ini.
“Kami tidak memiliki detail lebih lanjut, tetapi kami akan kembali memberitahukan lagi ketika kami melakukannya,” tambah mereka.
Pemimpin Partai Buruh Oposisi Keir Starmer meminta dua anggota parlemen Partai Konservatif untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan mereka berdua telah berulang kali berbohong kepada publik.
Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon ikut menggemakan sentimen ini. “Boris Johnson harus mengundurkan diri. Dia melanggar hukum dan berulang kali berbohong kepada parlemen tentang hal itu. Nilai-nilai dasar integritas dan kesopanan – penting untuk berfungsinya demokrasi parlementer mana pun – menuntut dia pergi,” kata Sturgeon.
Carrie Johnson, rekan perdana menteri, juga dikabarkan akan menerima denda untuk pelanggaran penguncian Covid.
Advertisement
Selidiki Sejumlah Pertemuan
Polisi Metropolitan mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa mereka telah membuat 30 rujukan tambahan ke 20 pemberitahuan hukuman tetap sebelumnya, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap pertemuan ilegal di kantor dan kediaman perdana menteri.
The Met telah menyelidiki 12 pertemuan di Downing Street dan Whitehall yang diduga telah melanggar aturan penguncian Covid.
Johnson sejauh ini menolak seruan untuk mengundurkan diri karena skandal "partygate" meskipun kemarahan publik terus berlanjut.
Kepemimpinan Johnson berada di bawah tekanan besar menyusul serangkaian tuduhan bahwa staf pemerintah, termasuk Johnson kadang-kadang, telah menghadiri banyak pesta dan pertemuan.
Hal ini mereka lakukan di saat adanya larangan yang ketat diberlakukan kepada masyarakat untuk mengekang penyebaran Covid.
Satu pertemuan, khususnya, menjerat Johnson seperti yang diadakan pada Mei 2020 pada puncak penguncian pertama.
Dikecam Partai Buruh
Satu pertemuan, khususnya, menjerat Johnson seperti yang diadakan pada Mei 2020 pada puncak penguncian pertama.
Padahal ketika itu, masyarakat umum hanya diizinkan untuk bertemu dengan satu orang lain dari luar rumah mereka, dalam suasana luar ruangan.
Johnson mengakui kepada Parlemen pada bulan Januari bahwa ia menghadiri pesta itu. Pertemuan di taman Downing Street dikabarkan dihadiri sekitar 100 orang.
Partai Buruh telah mengecam kepemimpinan Johnson dan komentarnya tentang kehadirannya di pesta Mei 2020. Bahkan berulang kali menyerukan perdana menteri ini untuk mengundurkan diri.
Johnson sempat menyatakan "permintaan maaf yang tulus" perihal masalah menghadiri acara tersebut.
Starmer dari Partai Buruh mengatakan penjelasan Johnson atas kehadirannya adalah sangat konyol sehingga benar-benar menyinggung publik Inggris.
"saat dia meminta pemimpin Partai Konservatif "untuk melakukan hal yang layak dan mengundurkan diri,” kecam dia.
Advertisement
