Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tidak ingin melanjutkan wacana penundaan pemilu. Diketahui, pria yang karib disapa Cak Imin itu merupakan pengusul penundaan pemilu 2024.
"Ya kalau saya bilang lanjut digebukin banyak orang dong," katanya sambil tertawa, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Advertisement
Dengan mengusulkan penundaan pemilu, Cak Imin mengaku memiliki hikmah. Melihat respon publik hingga terjadi demonstrasi massa. Serta Presiden Joko Widodo akhirnya tegas menolak penundaan pemilu.
"Tapi ada hikmahnya, sikap presiden dan sikap masyarakat dan mahasiwa begitu tegas. Kita sendiri sampai menunggu reaksi pimpinan-pimpinan partai dan tentu taat pada apapun yang disuarakan dan dimau masyarakat terutama di dalam penyelangaraan pemilu tahun 2024," ujar Cak Imin.
Wakil Ketua DPR RI ini mengaku sejak awal dirinya berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.
"Dan kalau diliat secara jujur sebetulnya doa-doa saya setiap hari semoga pemilu 2024 berjalan lancar. Gak pernah saya semoga pemilu 2026, tidak pernah saya. Doanya semoga Pemilu 2024 lancar,' ujarnya.
Sebelumnya, Cak Imin menyebut usulan itu untuk menolong pemerintah termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan rakyat.
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu. Mesti alasannya karena dua tahun pandemi enggak bisa apa-apa," kata Cak Imin pada acara Harlah PMII ke-62, Senin 18 April 2022.
Cak Imin juga mengklaim usulan itu juga demi menolong rakyat di akhirat kelak. "Untuk rakyat juga ngomongnya begini, kurang ini kurang itu, pemerintah kurang ini kurang itu, itu kan ada pandemi 2 tahun. 2 tahun stuck enggak ngapa-ngapain," kata dia.
Wakil Ketua DPR itu menyinggung pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Ia menyebut anggaran negara habis untuk penanganan pandemi.
"Anggaran di DPR habis untuk mengurus pandemi, IKN (Ibu Kota Negara) belum ke garap sama sekali gara-gara (pandemi) 2 tahun," ujar dia.
Meski mengusulkan penundaan, dia menegaskan tidak ngotot agar usulan penundaan pemilu 2024 diterima. "Saya enggak ngotot. Saya hanya menyatakan usulan," kata dia.
"Apalagi Pak Presiden sudah jelas (menolak penundaan) seperti itu. Namanya juga usaha" pungkas Cak Imin.
Pernyataan Ngawur
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut mengusulkan Penundaan Pemilu 2024 demi menolong Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Itu kan ya itu sudah ngawur itu ya. Masa nolong orang untuk di akhirat, tanggung jawab dia dengan Tuhan," kata dia kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Ali memandang, pernyataan Cak Imin hanya untuk cari muka dan cari perhatian. Sebab tidak ada alasan dan dasar untuk penundaan Pemilu 2024.
"Jadi apa yang dilakukan Cak Imin itu hanya gimik aja gitu, cari perhatian kali ya," ujar Ali.
Pandemi Covid-19 bukan alasan untuk menunda Pemilu. Karena itu jelas pihak yang mewacanakannya adalah mereka yang usil dan cari perhatian ke Presiden Jokowi.
"Kemudian dalam perjalanan di akhir pemerintahan Pak Jokowi ada oknum yang usil ya kan, mencari muka, mencari perhatian kepada presiden mengusulkan Penundaan Pemilu karena presiden dianggap tidak optimal bekerja pada periode kedua ini karena pandemi," kata Ali.
Padahal, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Aminberhasil mengendalikan pandemi di Indonesia. Sehingga sudah tidak alasan lagi untuk melakukan penundaan pemilu.
"Jadi tidak lagi menjadi alasan untuk dilakukan penambahan hanya gara-gara karena pandemi karena selama pandemi di situ juga pak presiden dan pak wapres melakukan prestasi bagaimana kemudian salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi itu adalah Indonesia," jelas Ali.
Presiden Jokowi juga telah tegas penyelenggaraan pemilu tetap berjalan. Jokowi melantik anggota KPU RI baru juga sudah melakukan persiapan pemilu.
"Itu kan satu sikap dan tindakan tegas yang ditunjukkan presiden yang secara tersirat menyampaikan tidak ada penundaan pemilu sehingga stop lah membicarakan tentang hal itu karena akan merugikan bangsa," kata Ali.
Advertisement
Polemik Penundaan Pemilu Sebaiknya Dihentikan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta bahwa polemik penundaan Pemilu 2024 disudahi saja. Menurut dia, semua akan sesuai jadwal dan kesepakatan.
"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata dia pada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Terlebih, menurut Puan, Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya meneguhkan sikapnya menolak penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," jelas dia.
Mantan Menko PMK ini meminta sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai dipersiapkan KPU Bawaslu 2022-2027.
"Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada, itu saja," kata Politikus PDIP ini.
Sikap Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).
Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.
Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.
"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka
Advertisement
