Jakarta - Turki telah menutup wilayah udaranya bagi pesawat sipil dan militer Rusia yang terbang ke Suriah.
Penutupan wilayah udara Turki itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kantor berita AFP melaporkan mengutip media setempat pada Sabtu (23/4).
Advertisement
Pengumuman itu menandai salah satu respons terkeras Turki sejauh ini terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Turki selama ini tetap menjalin hubungan dekat dengan Moskow meski Ankara merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Alliance Treaty Organization/NATO). Demikian seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (24/4/2022)
"Kami menutup wilayah udara bagi pesawat militer Rusia -- dan bahkan (pesawat) sipil juga -- yang terbang menuju Suriah. Mereka punya waktu hingga April, dan kami meminta pada Maret," kata media Turki mengutip Cavusoglu.
Cavusoglu mengatakan ia menyampaikan keputusan itu kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang kemudian memberitahu Presiden Vladimir Putin.
"Satu atau dua hari kemudian, mereka mengatakan: Putin mengeluarkan perintah: kami tidak akan terbang lagi," kata Cavusoglu yang dikutip mengatakan hal itu kepada para wartawan Turki yang ada di pesawatnya menuju ke Uruguay.
Cavusoglu menambahkan bahwa larangan itu akan berlaku selama tiga bulan.
Belum ada respons dari Rusia, yang bersama Iran merupakan pendukung penting Presiden Suriah Bashar al-Assad, semasa perang saudara di wilayah itu.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Turki Sempat Ogah Beri Sanksi
Advertisement
Sanksi dari Perusahaan Moskow
Australia memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan pada 14 perusahaan milik negara Rusia pada Kamis 14 April 2022, termasuk entitas yang terkait dengan pertahanan seperti pembuat truk Kamaz, dan perusahaan pelayaran SEVMASH dan United Shipbuilding.
Sanksi juga akan diperluas ke perusahaan elektronik Ruselectronics, yang bertanggung jawab atas produksi sekitar 80 persen dari semua komponen elektronik Rusia dan Kereta Api atas invasi Moskow ke Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan.
Rusia mengatakan, pihaknya meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina dan menyalahkan Ukraina atas kematian warga sipil dan menuduh Kiev merendahkan angkatan bersenjata Rusia.
Australia kini telah memberikan sanksi kepada sekitar 600 individu dan entitas.
Termasuk sebagian besar sektor perbankan Rusia dan semua organisasi yang bertanggung jawab atas utang negara.
Ia juga telah memasok peralatan pertahanan dan pasokan kemanusiaan ke Ukraina, sementara melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.
Dalam pernyataan Selasa (8/3) Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa Canberra memberi sanksi kepada 10 orang dengan "kepentingan strategis" ke Rusia karena "mendorong permusuhan terhadap Ukraina dan mempromosikan propaganda pro-Kremlin untuk melegitimasi invasi Rusia.
Sanksi dari Australia
Payne mengatakan "propaganda" termasuk "menggerakkan dan menyebarkan narasi bohong tentang "de-Nazifikasi" Ukraina, membuat tuduhan yang keliru tentang genosida terhadap etnis Rusia di Ukraina timur, dan mempromosikan pengakuan atas apa yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk sebagai negara merdeka,” mengacu pada dua wilayah yang disengketakan di Ukraina timur, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.
Payne juga mengumumkan putaran baru sanksi keuangan terhadap angkatan bersenjata Rusia, yang melarang ekspor barang dari Australia ke entitas yang memasok militer Rusia.
Dia mengumumkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan tambahan terhadap enam komandan militer senior Rusia yang “bertanggung jawab atas pelaksanaan serangan laut, darat dan udara” terhadap Ukraina.
Advertisement
