Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat Aris Munandar menilai Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah di daerah.
Hal tersebut ditunjukkan selama hampir delapan tahun kepemimpinan Jokowi.
Advertisement
Aris mengatakan Jokowi sangat memperhatikan setiap isu-isu yang berkembang di lapangan. Menurutnya, figur Jokowi sangat layak untuk diteladani oleh pemimpin-pemimpin daerah.
“Kalau dari kami pemerintah daerah menilai apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi ini sudah sangat baik. Pada intinya Pak Jokowi ini sangat memperhatikan setiap elemen setiap perkembangan situasi yang ada di lapangan,” ujar Aris dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).
"Sehingga salah satu ciri khas yang kami lihat adalah Pak Jokowi langsung tanggap terhadap isu-isu terkait isu yang ada. Beliau dengan sangat cepat tanggap menindaklanjuti terkait hal isu tersebut,” tambahnya.
Aris mencontohkan terkait isu yang ada di daerahnya. Dia bercerita kala itu di Kabupaten Majene mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Akibat kelangkaan minyak tersebut, banyak truk-truk yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada bahan bakar. Aris pun menindaklanjuti kasus tersebut dengan menghubungi pemerintah pusat dan langsung mendapat respon cepat.
Contoh di Majene ini terkait kemarin bahan bakar bensin, pertalite, solar. Kami laporkan langsung ke pemerintah pusat. Ke dirgen migas dan langsung direspon. Akhirnya kemarin sudah kembali normal,” tutur Aris.
Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng
Sala satu kebijakan Jokowi yang akhir-akhir ini menuai pujian yaitu melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas bersama jajaran menterinya, Jumat (22/4/2022).
"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
"Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," sambungnya.
Jokowi menekankan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Hal ini agar stok minyak goreng di dalam negeri tercukupi dengan harga yang juga terjangkau.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," jelas Jokowi.
Advertisement
Tuai Pujian
Terkait putusan itu, Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita menilai kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku dan minyak sawit sebuah pertaruhan yang berisiko.
Dia menyebut, pelarangan eskpor bahan baku dilakukan hanya karena Jokowi ingin melihat rakyat tidak lagi miskin dan menderita akibat langkanya minyak goreng di masyarakat.
Oleh karena itu, Romli mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) harus tuntas mengusut dugaan korupsi kasus minyak goreng (migor) yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana perdagangan (Tipidag).
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka. Salah satunya ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).
"Pengorbanan dan taruhan pemerintah ini merupakan tantangan terhadap Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan kasus ini baik dari Tipidag, maupun dari Tipikor (tipikor) dan TPPU (tindak pidana pencucian uang)-nya," ujar Romli dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).
Romli menegaskan, penyidikan tuntas dimaksud adalah agar peristiwa dugaan korupsi crude palm oil (CPO) dapat terungkap seluas-luasnya dan diharapkan tidak terjadi lagi.
