Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kapasitas produksi nasional berpihak pada industri substitusi impor. Arahan ini diberikannya karena pelaku industri di Tanah Air kini masih banyak bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri, seperti jagung dan kedelai.
"Misalnya, jagung masih impor, tanem jagung. Kenapa? Nanem jagung di mana pun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai, lakukan ini," desak Jokowi saat memberikan arahan di Musrengbangnas 2022, Kamis (28/4/2022).
Advertisement
Selain itu, Jokowi juga mendorong percepatan hilirisasi yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai contoh, ia mengajak daerah-daerah yang memiliki pertambangan agar segera membangun smelter.
"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing. Agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," pintanya.
"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, raw material, stop," tegas Jokowi.
Jokowi juga kembali mengingatkan, agar pemerintah fokus bekerja untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya, belanja barang, modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun. Di daerah Rp 535 triliun. Artinya, total sudah Rp 1.062 triliun, plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali," serunya.
"Jangan sampai angka yang sangat besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor. Sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," pungkasnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jokowi Sentil Menteri hingga Kepala Daerah soal Belanja Produk Dalam Negeri
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja, kepala daerah hingga BUMN untuk membeli produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan jasa.
Mengingat tahun ini potensi dana yang bisa berputar dari pemerintah pusat dan daerah Rp 1.062 triliun.
"Ini sudah 2 kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," kata Jokowi dalam Pembukaan Musrenbang Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).
Presiden mengatakan potensi belanja barang modal dan jasa dari pemerintah sangat besar. Dari pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun.
Kemudian dari pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun. Ditambah dari BUMN sekitar Rp 420 triliun. Sehingga total anggaran yang bisa dibelanjakan Rp 1.481 triliun.
"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," kata dia.
Dia memerintahkan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengurangi dan menghilangkan konsumsi produk impor. Langkah ini harus diambil semua pihak dalam rangka mendukung perkembangan produk dalam negeri bisa berkembang.
Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan siapkan kapasitas produksi nasional kita," katanya.
Advertisement
Jokowi Minta Pemerintah Tanam Jagung dan Kedelai Sendiri
Dia juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada industri substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Misalnya untuk mengurangi impor jagung, maka kebijakan untuk produksi jagung harus diberi keberpihakan.
"Misalnya jagung impor, ya tanamkan jagung. Di mana saja bisa tumbuh, kok impor. Kedelai juga kita impor, padahal banyak daerah yang sesuai buat menanam kedelai,
Tak lupa sambil memberikan dukungan kepada para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. "Beri pendampingan UMKM untuk penuhi standar internasional," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
