Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajarannya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) 2024. Persiapan Pemilu sudah akan dimulai pada Juni 2022.
Jokowi menjelaskan, dukungan tersebut bisa dalam bentuk apapun termasuk juga dalam hal anggaran. "Dukungan anggaran dari APBN dan APBD ini agar terselenggara dengan baik dan lancar," kata Jokowi pada Kamis (28/4/2022).
Advertisement
Selain itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota memberikan dukungan kepada para petugas Pemilu untuk melaksanakan tahapan pemilu.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari memastikan bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sementara itu, tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.
"Direncanakan pemungutan suara untuk Pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dan rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini," kata Hasyim usai dilantik Jokowi sebagai anggota KPU periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4/2022).
"Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," sambungnya.
Untuk itu, KPU segera melakukan konsolidasi internal guna mempelajari apa saja yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022. KPU juga akan melakukan rapat bersama DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu pada Rabu, 13 Februari 2022.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Puan Maharani: Polemik Penundaan Pemilu 2024 Kita Sudahi Saja
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta bahwa polemik penundaan Pemilu 2024 disudahi saja. Menurut dia, semua akan sesuai jadwal dan kesepakatan.
"Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja, jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu," kata dia pada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Terlebih, menurut Puan, Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya meneguhkan sikapnya menolak penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," jelas dia.
Mantan Menko PMK ini meminta sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai dipersiapkan KPU Bawaslu 2022-2027.
"Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada, itu saja," kata Politikus PDIP ini.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, pemilihan umum (pemilu) tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari 2024. Dia pun meminta masyarakat optimistis, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut.
Hal ini disampaikan anggota KPU terpilih, Hasyim Asyari usai dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4/2022).
"Kami harus yakin pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan yaitu 14 Februari 2024 untuk hari pencoblosan atau hari pemungutannya," kata Hasyim.
Advertisement
Usul Pemilu 2024 Ditunda untuk Menolong Ma'ruf Amin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Dengan nada bercanda, Cak Imin menyebut usulan itu untuk menolong pemerintah termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan rakyat.
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu. Mesti alasannya karena dua tahun pandemi enggak bisa apa-apa," kata Cak Imin pada acara Harlah PMII ke-62, Senin 18 April 2022.
Cak Imin juga mengklaim usulan itu juga demi menolong rakyat di akhirat kelak. "Untuk rakyat juga ngomongnya begini, kurang ini kurang itu, pemerintah kurang ini kurang itu, itu kan ada pandemi 2 tahun. 2 tahun stuck enggak ngapa-ngapain," kata dia.
Wakil Ketua DPR itu menyinggung pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Ia menyebut anggaran negara habis untuk penanganan pandemi.
"Anggaran di DPR habis untuk mengurus pandemi, IKN (Ibu Kota Negara) belum ke garap sama sekali gara-gara (pandemi) 2 tahun," ujar dia.
