Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 29-30 April.
Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kemlu RI melalui Santo Darmosumarto, Direktur Asia Timur dalam press briefing mingguan, Kamis (28/4/2022).
"PM Jepang Fumio Kishida akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 29-30 April 2022. Jadi artinya besok dan lusa," ujar Santo Darmosumarto.
Kemlu RI menyebut, Indonesia adalah negara pertama yang akan dikunjungi dalam rangkaian lawatan kali ini. "Selanjutnya akan dilanjutkan Vietnam, Thailand, Italy dan Inggris kalau tidak salah," kata Santo.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara kedua yang dikunjungi setelah sebelumnya, di bulan Maret PM Jepang berkunjung ke Kamboja (sebagai ketua ASEAN)."
Kunjungan ini akan membawa sejumlah agenda yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara.
"Disebutkan rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi akan dilakukan besok pada tanggal 29 April 2022 di sore hari dan akan ditutup dengan pernyataan pers bersama."
"Dapat disampaikan bahwa dalam kunjungan tersebut, Jepang adalah salah satu mitra ekonomi terdepan bagi Indonesia."
"Maka fokus pertemuan Presiden Jokowi dan PM Jepang adalah bagaimana kemitraan ekonomi yang bersejarah tersebut bisa mendorong atau menjadi basis bagi penguatan kerja sama dalam pemulihan ekonomi di masa pasca-pandemi."
Selain isu ekonomi, Santo Darmosumarto juga menyinggung bahwa kemungkinan isu lain turut dibahas.
"Diangkat juga beberapa isu terkait dengan perkembangan di kawasan ataupun di dunia. Kita belum bisa memprediksi, namun yang terlihat berkembang saat ini adalah Ukraina, G20 adalah bahan bahasannya," ujar Santo.
**Pantau arus mudik dan balik Lebaran 2022 melalui CCTV Kemenhub dari berbagai titik secara realtime di tautan ini
Resmi Menjabat PM ke-100 Jepang
Fumio Kishida resmi menjabat sebagai Perdana Menteri baru Jepang pada Senin (4/10/2021), bertugas memimpin ekonomi terbesar ketiga di dunia keluar dari pandemi Virus Corona COVID-19.
Kishida yang berusia 64 tahun terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pekan lalu, secara resmi dikukuhkan sebagai Perdana Menteri ke-100 negara itu setelah pemungutan suara parlemen. Seorang liberal moderat yang dianggap sebagai tangan yang menstabilkan.
Mengutip CNN, PM Jepang baru ini disebutkan mewarisi negara yang telah menderita lonjakan infeksi COVID-19, ekonomi yang mandek, populasi yang menua dengan cepat, dan meningkatnya ketegangan dengan China.
Kishida menjabat sebagai menteri luar negeri negara itu dari 2012 hingga 2017, di bawah Perdana Menteri terlama Jepang, Shinzo Abe. Dia menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga, yang mengumumkan awal bulan ini bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan partainya setelah masa jabatan yang bergejolak yang ditandai dengan kemerosotan dukungan publik ketika dia berjuang untuk menahan Virus Corona COVID-19.
Analis mengatakan Kishida dipandang sebagai pembangun konsensus, pilihan pendirian yang mewakili stabilitas. Tetapi veteran politik itu bukanlah pilihan yang populer -- dia mendapat dukungan yang kurang baik dari publik dan berjuang untuk menghilangkan citranya sebagai birokrat yang membosankan.
Ujian besar pertama Fumio Kishida adalah pemilihan umum berikutnya, di mana dia akan menjadi wajah dari sebuah partai yang dikritik karena penanganannya terhadap pandemi.
"Dia tidak akan menjadi bintang TV. Dia tidak akan menangkap imajinasi rata-rata orang Jepang. Tetapi orang Jepang menginginkan stabilitas dan keamanan, dan saya pikir dia akan dapat memberikan itu," kata Keith Henry, presiden unit risiko politik dan perusahaan konsultan bisnis Asia Strategy.
Advertisement
Apa yang Diharapkan dari Pemerintahan Kishida
Kishida telah menjanjikan "kapitalisme baru" yang mencakup mempersempit kesenjangan pendapatan dan meningkatkan belanja konsumen. Dia mengatakan kebijakan ekonomi eponymous Abe - yang dikenal sebagai "Abenomics" - gagal "menetes" dari yang kaya ke yang miskin.
Dia juga telah mengusulkan paket pemulihan besar dan kuat senilai "beberapa puluh triliun" yen untuk mengarahkan ekonomi Jepang keluar dari kemerosotan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
"Perasaan mendalam di kalangan orang Jepang bahwa kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak, kesenjangan antara kekayaan, upah, dan kesempatan semakin meningkat," kata Henry.
Kishida juga akan menangani Virus Corona COVID-19 negara itu. Jepang telah memberikan vaksinasi COVID-19 terhadap 60% populasinya, dan minggu lalu negara itu mencabut keadaan daruratnya di tengah penurunan infeksi.
Pembatasan sosial dan bisnis secara bertahap dilonggarkan dan Jepang melonggarkan pembatasan masuk untuk beberapa pengunjung. Tetapi ada kekhawatiran Virus Corona COVID-19 itu bisa muncul kembali selama bulan-bulan musim dingin.
Pada kebijakan luar negeri, Kishida telah berkomitmen untuk "mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka." Pendahulunya, Suga, menghadiri pertemuan langsung pertama Dialog Keamanan Segiempat, yang dikenal sebagai "Quad", sebuah forum strategis informal Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India, di AS bulan lalu.
Dukung Aliansi Barat
Advertisement