Liputan6.com, Jakarta - Pertukaran Cryptocurrency Binance telah memperoleh lampu hijau sementara dari regulator Abu Dhabi, memperdalam ekspansinya di Timur Tengah.
Perusahaan itu mengatakan mereka diberikan persetujuan oleh Otoritas Pengatur Jasa Keuangan dari Pasar Global Abu Dhabi untuk beroperasi sebagai broker-dealer dalam aset digital.
Advertisement
Perusahaan itu mengatakan langkah itu merupakan langkah awal menuju menjadi "penyedia layanan aset virtual yang diatur sepenuhnya" di kota tersebut.
Ini adalah kota kedua yang disetujui oleh Binance. Sebelumnya, Binance menerima lisensi kripto di Dubai bulan lalu. Langkah ini juga dilakukan setelah Binance disahkan di Bahrain oleh bank sentral negara itu.
Binance telah berupaya mendorong ekspansinya ke pasar Timur Tengah setelah mendapatkan sambutan dingin di beberapa negara lain.
Di Inggris, regulator membatasi Binance, melarangnya melakukan aktivitas yang diatur. Di Singapura, Binance juga membatasi layanannya setelah bank sentral negara itu memperingatkan soal melanggar undang-undang pembayaran setempat.
Menanggapi soal aktivitasnya yang dibatasi di beberapa tempat, CEO Binance, Changpeng Zhao mengatakan dalam cuitannya di Twitter, mereka tidak dijauhi di tempat lain.
"Tidak dijauhi di tempat lain dan lebih banyak lagi yang akan datang,” tulis Zhao dalam cuitannya dikutip dari CNBC, Jumat (29/4/2022).
Sebelumnya, Binance terkenal karena kecenderungannya untuk beroperasi secara independen dari peraturan lokal. Kepala perusahaan sampai saat ini bangga karena tidak memiliki kantor pusat resmi.
Namun, sebagai tanggapan atas tekanan dari regulator global, Binance telah mengubah taktik, dengan mengatakan ingin menjadi bisnis yang teregulasi. Perusahaan saat ini sedang mengevaluasi di mana untuk mendirikan kantor utamanya.
Beberapa perusahaan kripto, termasuk Crypto.com dan FTX, juga mulai mencari negara-negara Teluk seperti UEA sebagai tujuan untuk mendirikan perusahaan.
Tetapi kawasan ini membuka pintunya ke dunia kripto yang diatur secara longgar pada waktu yang canggung. UEA baru-baru ini ditempatkan pada “daftar abu-abu” soal peraturan kripto oleh Gugus Tugas Tindakan Keuangan, pengawas pencucian uang global.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pertukaran Kripto Binance Batasi Layanan di Rusia
Sebelumnya, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance menonaktifkan akun klien utamanya di Rusia, memotong layanannya di negara itu sejalan dengan sanksi Uni Eropa.
Binance memberi tahu pengguna warga negara Rusia dan orang-orang yang tinggal di negara itu, serta perusahaan yang berbasis di sana, yang memiliki kripto senilai lebih dari Rp 157,6 juta, akan dilarang membuat setoran atau perdagangan baru.
Meskipun begitu, klien yang terkena dampak pembatasan tersebut masih dapat menarik dana mereka dari Binance.
"Akun untuk pengguna yang terhubung ke Rusia yang telah menyelesaikan pemeriksaan alamat dan menyimpan kripto senilai kurang dari EUR 10.000 akan tetap aktif,” isi pengumuman Binance, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (26/4/2022).
Dalam paket sanksi kelimanya terhadap Rusia, UE bulan ini menargetkan dompet digital yang digunakan untuk menyimpan, mengirim, menerima, dan membelanjakan mata uang kripto, bagian dari upaya yang lebih luas untuk menutup celah potensial yang memungkinkan orang Rusia memindahkan uang ke luar negeri.
Binance, bersama dengan bursa utama AS Coinbase Global dan Kraken, telah menolak panggilan dari Kyiv untuk larangan total pada pengguna Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus" untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" negara tersebut.
Sebelumnya Binance mengatakan pada Maret pihaknya tidak akan "membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak", tetapi akan memastikan kepatuhan terhadap sanksi.
Advertisement
Binance Tunjuk Seth Levy sebagai Kepala Pengawasan Pasar
Sebelumnya, Platform pertukaran cryptocurrency, Binance, menunjuk Seth Levy sebagai Kepala Pengawasan Pasar Binance. Ia merupakan seorang profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang regulasi dan bisnis.
Sebelum bergabung ke Binance, Seth menjabat sebagai Kepala Global Pengawasan Pasar di Citadel, perusahaan hedge fund multinasional dari Amerika Serikat.
Melalui keterangan resminya, dikutip Senin, 25 April 2022, penunjukkan Seth selaras dengan misi Binance untuk membangun serta menerapkan infrastruktur dan sistem pengawasan yang dapat menanggulangi risiko di balik perdagangan aset digital.
Sebelum bergabung dengan Citadel, Seth sempat menghabiskan 16 tahun kariernya di Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
Dalam peran barunya di Binance, Seth Levy bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan pemeriksaan terhadap pasar Ekuitas AS, menginvestigasi pelanggaran, dan mengkaji ketaatan perusahaan terhadap regulasi.
Selain itu, Binance juga menunjuk Steven McWhirter sebagai Direktur Kebijakan Regulasi baru. Sebelumnya, ia sempat mengemban karier selama lebih dari 20 tahun, baik sebagai pengawas maupun pembuat kebijakan.
Perjalanan Karier
Steven menghabiskan 9 tahun kariernya di Otoritas Jasa Keuangan Britania Raya dan 12 tahun di Gambling Commision.
Saat menjabat di Otoritas Jasa Keuangan Britania Raya, peran terakhir Steven adalah sebagai manajer Strategi dan Keterlibatan di Divisi Data, Teknologi, dan Inovasi.
Ia terlibat dalam pembuatan panduan mengenai kripto, sekaligus mendukung inovasi di dalam layanan keuangan dengan mengelola Sekretariat Jejaring Inovasi Finansial Global (GFIN), yang berisi lebih dari 75 regulator dan pengamat di dunia.
Di posisi terbarunya sebagai Direktur Kebijakan Regulasi, Steven akan memimpin tim di Binance dalam mencapai standar regulasi tertinggi di industri kripto.
Steven akan bermitra dengan para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan regulator di seluruh dunia untuk berkontribusi terhadap pengembangan kerangka regulasi yang berkelanjutan.
Advertisement
