Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Blockchain AS telah melobi anggota parlemen AS terhadap dua RUU yang dirancang untuk mencegah oligarki Rusia menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang dikenakan Rusia setelah memulai invasi ke Ukraina.
Hal pertama yang dilobi adalah RUU DPR berjudul “Undang-Undang Kepatuhan Sanksi Aset Digital Rusia tahun 2022.”
Advertisement
Hal yang lainnya adalah RUU Senat yang disponsori oleh Senator skeptis kripto Elizabeth Warren berjudul “Undang-Undang Peningkatan Kepatuhan Sanksi Aset Digital tahun 2022.”
RUU itu memberi wewenang kepada administrasi Biden untuk melarang pertukaran kripto AS dari memproses pembayaran dari Rusia.
Mereka juga akan mengizinkan otoritas AS untuk memberikan sanksi atas transaksi proses pertukaran mata uang asing oleh orang atau perusahaan Rusia yang terkena sanksi.
Organisasi ini mewakili lebih dari 70 platform kripto, termasuk AAVE, Anchorage Digital, Ava Labs, Bitdeer, Blockchain Capital, Blockfi, Brevan Howard, Chainalysis, Circle, Crypto.com, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Etoro, Grayscale, Kraken, Ripple , Silvergate, Solana, Terra, Voyager, dan Wicklow Capital.
Kelompok ini berusaha meyakinkan anggota parlemen soal cryptocurrency yang tidak digunakan oleh orang kaya Rusia untuk menghindari sanksi.
Kata Asosiasi Blockchain
Juru bicara Asosiasi Blockchain, Curtis Kincaid menjelaskan organisasi tersebut berusaha meyakinkan anggota parlemen untuk memisahkan fakta dari fiksi tentang ketidakmampuan Rusia untuk mentransfer sejumlah besar uang melalui transaksi kripto untuk menghindari sanksi.
Di sisi lain, kepala kebijakan di asosiasi, Jake Chervinsky mengatakan RUU ini sebenarnya tidak menargetkan rusia, melainkan pertukaran kripto AS.
“RUU ini tidak menargetkan oligarki Rusia untuk menghindari sanksi menggunakan kripto. Mereka menargetkan perusahaan kripto AS terkemuka tanpa alasan yang jelas kecuali perang salib Senator Elizabeth Warren melawan teknologi yang tidak dia pahami,” ujar Chervinsky dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (4/5/2022).
Sementara beberapa anggota parlemen khawatir tentang penggunaan kripto untuk menghindari sanksi, banyak ahli mengatakan kripto bukanlah alat yang efektif untuk penghindaran sanksi.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan pada Maret, tidak melihat kripto dapat digunakan dalam skala besar untuk menghindari sanksi.
Advertisement
