Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pasca libur Lebaran.
Adapun kapasitas WFH yang diberlakukan bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP, yakni sebanyak 50 persen. Sementara 50 persen lainnya bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Baca Juga
Advertisement
"Kemendagri dan BNPP boleh WFH 50 persen," kata Tito dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022).
Dia menjelaskan, WFH ini akan diterapkan mulai Senin (9/5/2022) hingga Jumat (13/5/2022). Itu artinya, para ASN bisa kembali bekerja secara normal mulai Senin (16/5/2022).
Oleh karena itu, Tito pun telah memerintahkan seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mengatur penerapan kebijakan WFH tersebut secara internal masing-masing.
Menurut dia, ini adalah langkah pihaknya pihaknya mendukung usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan WFH tersebut.
"Kita mendukung saran Kapolri untuk mengurangi beban lalu lintas arus balik menuju Jabodetabek," kata Tito.
Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit menyarankan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen lebaran berakhir. Dia mengatakan kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah arus balik libur Idulfitri.
"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” ungkap Jenderal Listyo Sigit kepada awak media.
Dapat Dukungan Menpan RB
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo setuju dengan usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Hal ini untuk mengurai kemacetan saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi 6 sampai 8 Mei 2022.
Tjahjo pun meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Menurut dia, WFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.
"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Tjahjo dikutip dari siaran persnya, Sabtu (7/5/2022).
Dia menegaskan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.
Sebab, kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini.
Tjahjo menilai penerapan WFH merupakan ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Selain itu, kata dia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari kedepan.
"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19," jelas Tjahjo.
Advertisement
DPR Juga Mendukung
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, mendukung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang mengusulkan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan untuk mencegah kepadatan pada saat arus balik Lebaran 2022.
"Langkah tersebut sudah tepat, Kapolri tinggal melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak pihak terkait agar WFH dan wacana perpanjangan liburan sekolah dapat bersamaan," kata Andi Rio seperti dilansir Antara.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kemacetan pada arus balik Lebaran 2022 dapat terurai sesuai dengan harapan semua pihak.
Ia mendorong agar wacana WFH dapat segera mendapatkan dukungan dan terealisasi sepenuhnya oleh seluruh pihak.
"Hal itu untuk memastikan dan menjawab kebingungan para pekerja yang hendak melakukan arus balik Lebaran agar tidak terburu-buru dan tidak bersamaan dengan mengatur jadwal arus balik ke Jakarta," ujarnya.
Andi Rio menilai langkah pencegahan kemacetan merupakan salah satu upaya memberikan keselamatan dan menjaga kesehatan bagi para pemudik.
Siapkan Kondisi Fisik
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta agar pemudik yang akan melakukan arus balik Lebaran ke Jakarta dapat mempersiapkan kondisi fisik yang prima dan tidak membawa barang berlebihan.
Hal itu, kata dia, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan seperti kecelakaan dan kelebihan beban pada kendaraan.
"Pemudik saat arus balik Lebaran jangan sampai membawa buah tangan dari kampung halaman secara berlebihan. Mari kita utamakan keselamatan. Itu agar kita semua dapat kembali selamat sampai tujuan dan bertemu dengan tetangga rumah sekitar," ujarnya.
Advertisement
