Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi resmi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022. Sebelumnya, Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022 dimulai sejak 25 April 2022.
“Pelaksanaan posko koordinasi pusat angkutan lebaran terpadu 2022/1443 Hijriah dengan ini saya nyatakan ditutup. Akhirnya kita bisa merampungkan kegiatan mudik ini relatif baik dan Pak Presiden memberikan suatu apresiasi,” kata Menhub Budi dalam penutupan Posko angkutan lebaran terpadu tahun 2022, secara virtual, Selasa (10/5/2022).
Advertisement
Menhub menjelaskan, penutupan posko angkutan lebaran terpadu ini tentu punya arti bahwa ada tugas lain untuk memetakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Posko angkutan lebaran terpadu tahun 2022 ini.
Posko ini dipusatkan di Kementerian Perhubungan tetapi juga ada beberapa posko di lapangan, terutama di daerah Jakarta sampai Semarang. Di sana ada posko dari Polisi, ada posko dari Jasa Marga, ada juga Posko AP 1 dan 2 dan KAI.
“Semua ini berkolaborasi dan kita harapkan hari ini kita memang secara resmi menutup tetapi saya harapkan kegiatan-kegiatan pemantauan tidak ditutup mengingat perjalanan mudik balik dari saudara kita di laut, darat, udara dan Kereta Api masih berlangsung,” ujarnya.
Kata Menhub, penyelenggaraan operasi angkutan lebaran ini dilakukan dengan sistematis oleh para K/L, bahkan Polri mengadakan satu apel yang begitu masif yang mempersiapkan anggota-anggotanya di setiap daerah.
Koordinasi
Oleh karena itu, para Kementerian yang dipimpin oleh Menko PMK, dan Kemenhub melakukan koordinasi lintas Kementerian, TNI-Polri, BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenpan-RB, untuk memberikan dukungan.
Tak hanya itu saja, juga ada dukungan dari sektor transportasi seperti Basarnas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, BMKG, Dinas Perhubungan provinsi, PT Jasa Marga dan jasa raharja, sehingga kegiatan angkutan lebaran dan arus balik berjalan aman dan lancar.
Kendati begitu, Menhub menegaskan, terdapat beberapa kekurangan yang semuanya wajib dilakukan evaluasi. Untuk evaluasi, Menhub telah menugaskan Kepala Badan kebijakan transportasi untuk melakukan penelitian.
Advertisement
Evaluasi
“Lalu kita melakukan evaluasi dan evaluasi itu akan sampaikan ke bapak presiden untuk ditindaklanjuti untuk improvement daripada sarana prasarana dan cara kita melakukan mudik dan arus balik,” ujarnya.
Memang terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian satu sisi bahwa jalan tol yang ada di Jawa dan Sumatera memberikan dampak positif, dan memberikan evoria baru bagi masyarakat untuk mudik apalagi sudah 2 tahun tidak melakukan mudik.
“Saya minta kepada para kepala Badan kepada Dirut BUMN, para Dirjen untuk melakukan evaluasi melakukan analisis tentang apa yang terjadi di kegiatan-kegiatan kita sehingga kita mampu membuat suatu terobosan, pada masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.