Liputan6.com, Jakarta Tim Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Posko ESDM) rutin menerima laporan soal penyelewengan BBM, hampir setiap hari selama masa Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengaku, dirinya kerap menerima beberapa permintaan dari Kepolisian untuk mengirimkan tenaga ahli sebagai saksi untuk kasus penindakan tersebut.
Advertisement
"Masih ada memang beberapa tempat yang dijumpai penyalahgunaan. Bukan berarti masa lebaran kemudian tidak terpikir untuk melakukan, tetap ada. Hampir setiap hari kami terima laporan dari Kepolisian soal penyelewengan di lapangan," ujarnya dalam sesi penutupan Posko Nasional ESDM, Rabu (11/5/2022).
BPH Migas sendiri turut terlibat sebagai pengelola Posko ESDM selama 17 hari periode Lebaran 2022, mulai 25 April hingga 11 Mei.
Dalam masa tugas tersebut, Erika bersyukur tanggung jawab penyediaan energi saat arus mudik dan balik, termasuk BBM dan LPG 3 kg berjalan dengan lancar dan aman.
"Juga kita tidak mendengar adanya isu-isu kekurangan, kelangkaan BBM maupun energi listrik. Alhamdulillah tak ada bencana signifikan yang mengganggu arus mudik dan balik," ungkapnya.
Posko Nasional ESDM sendiri terdiri dari empat bagian. Pertama, mengurusi soal BBM dari BPH Migas. Kemudian, Posko Gas Bumi dan LPG oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.
Selanjutnya, Posko Kelistrikan yang dikoordinasikan oleh Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero). Terakhir, Posko Kebencanaan Geologi yang dikelola Badan Geologi Kementerian ESDM.
"Kami juga sebar tim ke seluruh Indonesia. Melakukan monitor di lapangan, baik ketersediaan stok BBM di SPBU, pendistribusiannya, kondisi di lapangan apakah ada hambatan yang terjadi. Kami juga melihat bagaimana ketersediaan energi listrik. Alhamdulillah tak ada kendala berarti selama 17 hari," pungkas Erika.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sudah Terserap 6,48 Juta KL, Kuota Pertalite Bakal Jebol di Akhir Tahun?
Arus mudik dan balik Lebaran 2022 turut mendongkrak konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini terancam jebol melebihi kuota hingga akhir 2022.
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, realisasi penyaluran BBM Pertalite hingga April 2022 saja sudah 39 persen dari total kuota yang tersedia tahun ini.
"Untuk Januari-April 2022, untuk JBKP Pertalite sudah terealisasi sekitar 39 persen. Yang sampai Maret sudah verifikasi, yang April yang unverified," ujar dia dalam sesi teleconference, Rabu (11/5/2022).
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertalite sudah terserap 6,48 juta KL dari total kuota 23,05 juta KL hingga 2 April 2022. Sehingga kuota sampai akhir tahun hanya tersisa tinggal 16,57 juta KL.
Merujuk angka tersebut, JBKP Pertalite terhitung mengalami over kuota sebesar 14 persen pada periode Januari-Maret 2022.
Lebih lanjut, Alfon menyampaikan, konsumsi Pertalite sendiri selama musik mudik dan balik Lebaran kemarin memang mengalami peningkatan rara-rata sebesar 36,1 persen. Bahkan di hari puncak lonjakannya mencapai 46 persen di atas rata-rata konsumsi normal.
Kendati begitu, ia coba optimistis kuota Pertalite masih bisa tercukupi hingga akhir 2022 nanti. Terlepas apakah pemerintah jadi menambah kuota BBM bersubsidi tersebut untuk tahun ini.
"Bagaimana kita menjaga agar ini bisa mencukupi, tentu kami bekerjasama dengan Pertamina selaku badan usaha penugasan. Kita memastikan bahwa yang mengisi Pertalite itu adalah yang betul-betul yang layak dan berhak. Itu agar kuota bisa mencukupi sampai akhir 2022," tuturnya.
Advertisement
Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Bisa Meleset Jika Harga Pertalite dan Listrik Naik
Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto meminta pemerintah untuk menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik pasca lebaran Idul Fitri 2022. Diketahui, rencana penyesuaian harga tersebut mengemuka akibat meroketnya harga komoditas energi maupun pangan global.
Eko menyampaikan, penerapan penyesuaian harga sejumlah komoditas utama tersebut justru berpotensi membuat target pertumbuhan ekonomi 2022 meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini mencapai 5,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy)
"Kalau ini bisa kita lakukan sebetulnya kemungkinan besar pertumbuhaan ekonomi (2022) 5,2 persen masih optimis bisa kita capai," kata Eko dalam webinar Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022, Rabu (11/5).
Eko menerangkan, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut justru akan menghambat pemulihan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Padahal, daya beli penting untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat.
"Jadi, pasca lebaran ini (pemerintah) tidak segera menaikan berbagai macam harga yang secara internasional ada kenaikkan tapi ya sebisa mungkin harus kita tahan. Misalnya harga energi, LPG, Pertalite, listrik dan beberapa harga kebutuhan pokok," jelasnya.
Pun, lanjut Eko, saat ini tingkat konsumsi masyarakat masih belum pulih total pasca terdampak pandemi Covid-19. Dia mencatat, tingkat konsumsi masyarakat masih di bawah 5 persen hingga memasuki kuartal I-2022.
"Konsumsi belum pulih total belum mencapai 5 persen baru 4,3 persen," tutupnya.
Untuk itu, Eko meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menerapkan kebijakan penyesuaian harga dalam waktu dekat ini. Menyusul, adanya sejumlah dampak buruk yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
