Liputan6.com, Washington D.C - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Selasa 10 Mei 2022 sekali lagi menyetujui bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Rencana pengeluaran dengan banderol $40 miliar atau sekitar Rp 582 triliun itu diperkirakan akan disetujui Senat akhir pekan ini.
Rencana ini mengikuti program pinjaman yang mempercepat pengiriman senjata ke negara tersebut. Sekaligus upaya Amerika melawan perang Rusia di Ukraina yang meningkat dengan cepat.
Advertisement
Selagi perang Rusia Ukraina berkecamuk di Odesa dan kota-kota lainnya di Ukraina, di Amerika terjadi peningkatan dramatis bantuan AS untuk negara tersebut.
Hanya dua bulan setelah Kongres menyetujui $13,6 miliar untuk membantu Ukraina, Presiden Joe Biden, memperingatkan bahwa dana untuk bantuan militer akan habis dalam seminggu. Dia meminta dana sebesar $33 miliar lagi.
"Biaya pertempuran tidak murah, tetapi menyerah pada agresi bahkan lebih mahal. Itu sebabnya kita meneruskan ini," ujar Biden seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (12/5/2022).
Sementara itu, para pejabat tinggi intelijen AS mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya bersiap menghadapi konflik panjang, dan perang di Ukraina akan menemui jalan buntu.
Para anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan $33 miliar tidak cukup, dan menambahkan $7 miliar lagi, seperti disampaikan oleh Senator Demokrat Chris Murphy.
"Rusia akan kehabisan uang. Mereka akan kehabisan bahan pertahanan. Kita harus memastikan bahwa Ukraina tidak kehabisan uang, bahwa Ukraina tidak kehabisan bahan pertahanan," kata Murphy.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Usai Teken UU Mirip Pembantu Negara Kalahkan Nazi di PD II
Awal pekan ini, Biden menandatangani undang-undang mirip dengan undang-undang Perang Dunia II yang membantu negara-negara Eropa mengalahkan Nazi Jerman.
Undang-undang baru itu memungkinkan presiden untuk mempercepat pengiriman peralatan militer ke Ukraina. Sebagian pengamat memperingatkan sikap Biden yang semakin hawkish (kebijakan agresif atau suka berperang), yang didukung oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres.
George Beebe, direktur untuk strategi besar di Quincy Institute for Responsible Statecraft, berbicara dengan VOA melalui Skype.
"Konsekuensi dari dukungan militer yang kurang lebih tanpa batas ke Ukraina, tanpa akhir yang terlihat dan kemungkinan memperpanjang perang yang menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan Amerika adalah, menurut saya, subjek yang sangat serius yang belum diperdebatkan secara serious yang layak di Washington," ujar Beebe.
Advertisement
AS Tolak Ajuan Bantuan COVID-19 untuk Ukraina
Sementara itu, Kongres tidak dapat menyetujui dana $22,5 miliar yang diminta untuk memerangi COVID-19, termasuk $5 miliar untuk tanggapan pandemi global, dan menghapusnya dari paket Ukraina.
Untuk itu Senator Republik James Risch memberikan alasannya. “Pemisahan dilakukan karena kami ingin bergerak lebih cepat dengan masalah Ukraina. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami meremehkan masalah COVID. Saat ini, saya pikir masalah Ukraina menggigit kita lebih cepat dan lebih keras dan lebih langsung daripada COVID," katanya.
Juga Selasa 10 Mei, Perdana Menteri Italia Mario Draghi datang ke Gedung Putih dengan pesan bahwa Eropa ingin mengakhiri konflik secara diplomatik.
“Orang berpikir bahwa, setidaknya mereka ingin memikirkan kemungkinan mendatangkan gencatan senjata dan memulai lagi serangkaian negosiasi yang kredibel,” ujar Draghi.
Presiden Biden tidak menyatakan persetujuannya pada komentar Draghi itu, dan para pejabat AS merasa skeptis bahwa Rusia bersedia untuk duduk di meja perundingan.
Joe Biden Percepat Pengiriman Bantuan Senjata dari AS untuk Ukraina
Sebelumnya, presiden Joe Biden pada Senin (9 Mei) menghidupkan kembali tindakan Perang Dunia II yang digunakan untuk mendorong sekutu AS memerangi Nazi Jerman, yang memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina untuk pertempurannya melawan invasi Rusia.
Biden menandatangani Undang-Undang pinjam-sewa di Kantor Oval, dengan mengatakan Amerika Serikat mendukung "perjuangan Ukraina untuk membela negara mereka dan demokrasi mereka melawan perang brutal (Presiden Rusia Vladimir) Putin."
Dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa (10/5/2022), ia juga mengisyaratkan bahwa dia siap untuk membuat konsesi politik di Kongres sehingga dia dapat memenangkan persetujuan cepat atas permintaan dana US$33 miliar lagi untuk mendukung Ukraina.
Biden sebelumnya menuntut agar persetujuan digabungkan dengan dukungan untuk mendanai program anti-COVID-19 pemerintah yang tidak terkait. Tetapi karena Partai Republik menyeret mereka pada pengeluaran terkait COVID, Biden mengatakan dia siap untuk membatalkan tuntutan pendanaan COVID-19 untuk saat ini dan hanya mendapatkan uang untuk Ukraina.
"Kami tidak bisa menunda upaya perang vital ini," katanya dalam sebuah pernyataan, mendesak Kongres agar RUU pendanaan Ukraina diselesaikan secepatnya.
Pembaruan dari ukuran Lend-lease yang bersejarah terutama menggema beberapa jam setelah Putin mengawasi parade militer di Lapangan Merah di Moskow untuk peringatan tahunan kemenangan Soviet melawan Nazi Jerman. Putin telah mengubah peristiwa itu menjadi tontonan yang membenarkan perangnya terhadap Ukraina yang pro-Barat, yang ia klaim secara keliru diduduki oleh Nazi.
Advertisement
