Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan ada 1 juta tambahan wirausaha baru dalam 2 tahun kedepan. Artinya, target itu harus bisa dicapai pada 2024 mendatang.
Menteri Teten menyebut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi salah satu landasan guna mencapai target ini. Ia mengaku jumlah ini merupakan target terukur yang harus dicapai pemerintah.
Advertisement
"Kita ingin tambah 1 juta wirausaha, nanti (pemerintah) daerah itu 600 ribu dan dibawah pendampingan kementerian 400 ribu wirausaha," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Ia menuturkan, langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong target Indonesia sebagai negara maju. Apalagi, sudah ada proyeksi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan terbsar keempat pada 2045 mendatang.
"Prasyaratnya kita harus tambah jumlah pengusaha, jangan terlalu banyak aktivisnya tapi pengusaha minimum 4 persen," katanya.
Menteri Teten juga mengungkapkan caranya dalam mengejar target tersebut. Diantaranyan dengan memperkuat ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan.
"Seperti yang sering saya sampaikan kita sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan yang terus menerus, lewat inkubasi bukan lagi pelatihan-pelatihan yang hit and run," terangnya.
"Yang hanya sekali sewaktu saja, tapi ini harus dierami sampai menetas, pendekatannya harus inkubasi," imbuh Teten.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dukungan Kementerian BUMN
Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengungkapkan dukungannya.
"Kami sangat mendukung program ini dan di Kementerian BUMN bersama BUMN sudah menyiapkan diri untuk mendukung dan menciptakan penambahan wirausaha mapan," katanya.
Salah satu upaya yang dilakukannya dengan hadirnya Rumah BUMN yang ada di 24 provinsi. Loto menyebut, fungsinya sebagai wadah perkembangan UMKM.
"Kami coba petakan bahwa support dari Kementerian BUMN itu ada 5, pertama adalah pelatihan UMKM untuk mendorong UMKM naik kelas, saat ini sudah ada Rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih dan suoaya UMKM naik kelas," paparnya.
Advertisement
Wirausaha Baru di Lingkungan Pesantren
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ingin mencetak wirausaha baru dari lingkungan pesantren. Menurutnya, pesantren punya potensi dalam mendukung perekonomian tanah air.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KemenKopUKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Menteri Teten mengatakan, MoU itu sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14 persen.
"Saya diingatkan oleh Gus Yahya, bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit. Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/2/2022).
Inkubasi
Ia mengatakan, penciptaan wirausaha baru tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di KemenKopUKM. Tinggal nanti pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.
"Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30 persen di tahun 2024. Bahkan KemenKopUKM juga ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi," ujar Menteri Teten.
Kemenkop UKM diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di mana saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.
"Kebutuhan pasokan hingga 56 ton, namun yang baru bisa dipenuhi baru 6 ton. Koppontren ini akan menjadi distributor dari pesantren lainnya tak hanya di Jabar. Selain itu ada juga Ponpes Sunan Drajat di Lamongan (Jatim, memiliki koperasi yang menghubungkan 17 ponpes lainnya di Jatim sebagai contoh jaringan ritel modern," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
