Liputan6.com, Jakarta Partai Golkar, PAN dan PPP mengikat diri dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menghadapi Pemilu 2024. KIB diprediksi akan melawan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra yang telah digaungkan mengusung Prabowo-Puan sejak lama.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Rahadjo Jati mengatakan, besar kemungkinan parpol-parpol lain hanya akan merapat ke dua kutub politik tersebut, misalnya saja, PKS dan Demokrat.
Advertisement
Menurut dia, yang sangat mungkin bergabung dengan koalisi pimpinan Airlangga Hartarto tersebut.
"PKS dan Demokrat sepertinya bergabung dengan kubu Golkar," kata Wasis saat dihubungi merdeka.com, Senin (16/5/2022).
Menurut dia, dua parpol tersebut lebih dekat dengan KIB. Sebab, semuanya pernah bekerja sama dalam koalisi yang sama di era Presiden SBY. "Karena sudah terjalin relasi dan pengalaman harmonis ketika 10 tahun pemerintahan SBY," jelas Wasisto.
Sementara Nasdem, lanjut dia, lebih memungkinkan untuk bergabung dengan poros PDIP-Gerindra. Meskipun dia mengakui antara PDIP dan NasDem memiliki hubungan yang kurang baik. Tapi, dalam politik semua bisa sangat cair. Termasuk hubungan antar elitenya.
"Nasdem sepertinya lebih dekat ke kubu PDIP," terang Wasis.
Sementara PKB, Wasis melihat, saat ini masih berada di tengah antara dua poros politik yang telah mengkristal tersebut. Apalagi, PKB ngotot ingin mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.
"PKB ini masih netral terlebih partai ini masih berusaha mengusung Muhaimin sebagai capres," jelas dia.
Dia justru khawatir PKB akan ketinggalan gerbong koalisi apabila tetap ngotot ingin mengusung Cak Imin sebagai capres atau cawapres. Kecuali, PKB bersama parpol Islam ingin membentuk koalisi sendiri.
Untuk posisi capres dan calon wakil presiden di koalisi KIB, Wasis melihat, saat ini KIB butuh sosok yang populis. Hingga sejauh ini, baru Airlangga Hartarto yang didorong Golkar mau sebagai calon presiden.
Ihwal lawatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke tokoh parpol KIB, Wasis mengatakan, momen tersebut menjadi bagian penjaringan calon presiden dan calon wakil presiden dari KIB.
"Golkar masih berupaya mencari tokoh populis kuat untuk bisa diusung dalam Pilpres 2024," ujar Wasis
Cegah Perpecahan
Partai Golkar, PAN, dan PPP telah sepakat membentuk koalisi untuk Pemilu 2024. Ketiga partai ini mengumumkan koalisi lebih awal lantaran tidak ingin mengulang Pemilu sebelumnya yang menyebabkan perpecahan, karena hanya ada dua pasangan calon.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, kerja sama lebih awal dibangun untuk memperkuat kebersamaan tiga partai politik ini.
"Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerja sama yang jauh lebih awal dan lebih cantik itu antar sesama parpol untuk saling mengisi dan untuk saling memperkuat kebersamaan hal-hal yang sama itu bagaimana," ujar Suharso usai pertemuan di Rumah Heritage, Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi lebih dini ini dibangun agar tidak terjadi perpecahan seperti pengalaman Pemilu sebelumnya.
"Kita akhiri pengalaman sengketa yang kemarin mari kita saling menyayangi, saling mencintai menghargai. Menista membenci kita hilangkan," kata Zulkifli.
Suharso sepakat dengan Zulkifli untuk menghilangkan perpecahan yang terbawa dari Pemilu sebelumnya.
"Kemudian kita menjauhkan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Zul supaya tidak terulang lagi dalam Pemilu-Pemilu yang akan datang, karena sebagai bangsa yang besar kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa dengan suka cita melaksanakan Pemilu dengan baik," tuturnya.
Meski koalisi dibangun lebih dini, dia memastikan, tidak menganggu pemerintahan yang tengah didukung oleh Golkar, PPP dan PAN. Ketiganya berkomitmen akan menuntaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga selesai. Bahkan akan melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan.
"Kami ingin memastikan seluruh perjalanan pertanggung jawaban yang harus diemban pemerintah masa kita harus selesai dengan tuntas dan dengan baik melahirkan legacy-legacy bagi rakyat dan bangsa sampai dengan masa jabatan 2024 ini. Dan tentu banyak hal yang baik dan bagus yang patut untuk dilanjutkan di masa yang akan datang," tegas Suharso.
Advertisement
