Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam tanggapan negaranya terhadap wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi sebagai tidak matang, menuduh pejabat pemerintah tidak memadai dan kelembaman ketika kasus demam melanda negara itu, media pemerintah melaporkan pada Rabu (18 Mei).
Dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu (18/5/2022), Korea Utara melaporkan 232.880 lebih banyak orang dengan gejala demam, dan enam kematian lagi setelah negara itu mengungkapkan wabah COVID-19 pekan lalu. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang dites positif terkena virus corona.
Advertisement
Memimpin pertemuan politbiro Partai Buruh yang berkuasa pada hari Selasa, Kim mengatakan "ketidakmatangan dalam kapasitas negara untuk mengatasi krisis" meningkatkan "kompleksitas dan kesulitan" dalam memerangi pandemi, menurut KCNA.
Sejak pengakuan pertama wabah Virus Corona COVID-19, Korea Utara telah melaporkan 1,72 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada Selasa malam.
Namun Korea Utara juga mengatakan situasi virus negara itu mengambil "belok yang menguntungkan," menambahkan pertemuan partai membahas "mempertahankan peluang bagus di bidang pencegahan epidemi secara keseluruhan".
Laporan itu tidak merinci atas dasar apa Korea Utara sampai pada penilaian positif seperti itu. Padahal negara itu belum memulai vaksinasi massal dan memiliki kemampuan pengujian yang terbatas, membuat banyak ahli khawatir mungkin sulit untuk menilai seberapa luas dan cepat penyakit ini menyebar.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Upaya Pemerintah
Menurut KCNA, Korea Utara telah mendorong untuk lebih menangani "pengumpulan, pengangkutan, dan pengujian spesimen dari orang-orang yang demam, sambil memasang fasilitas karantina tambahan".
KCNA juga mengatakan pejabat kesehatan telah mengembangkan panduan pengobatan COVID-19 yang bertujuan untuk mencegah overdosis obat dan masalah lainnya.
Pejabat dan peneliti telah meningkatkan upaya untuk "mengembangkan dan memproduksi obat secara besar-besaran yang efektif dalam pengobatan infeksi virus ganas dan menetapkan diagnosis dan metode pengobatan yang lebih rasional," tetapi KCNA tidak memberikan perincian tentang obat mana yang terlibat.
Dalam menghadapi wabah COVID-19 yang "meledak", Korea Utara telah mengerahkan angkatan bersenjatanya, termasuk 3.000 staf medis militer, untuk sistem pengiriman obat 24 jam, dengan 500 kelompok respons untuk mengonfirmasi dan merawat pasien yang terinfeksi, kata media pemerintah.
Advertisement
Pengerahan Militer
Televisi pemerintah menunjukkan sejumlah besar tentara berkumpul di alun-alun untuk mendukung pekerjaan anti-virus.
Seorang juru bicara kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Pyongyang untuk memerangi COVID-19 dapat memiliki konsekuensi "menghancurkan" bagi hak asasi manusia di negara itu, karena pembatasan untuk mengekang virus dapat membatasi orang untuk mendapatkan cukup makanan dan bertemu dengan orang lain. kebutuhan dasar.
Korea Selatan telah menawarkan untuk mengirim pasokan medis, termasuk vaksin, masker dan alat tes, serta kerja sama teknis, ke Korea Utara tetapi Pyongyang belum menanggapi.
Sementara itu, seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pada Selasa 17 Mei 2022 bahwa tingkat penularan Virus Corona COVID-19 yang tinggi di antara orang-orang yang tidak divaksinasi, seperti di Korea Utara, menciptakan risiko varian baru yang lebih tinggi.
Korea Utara, negara yang terisolasi, anggota WHO, sedang bergulat dengan wabah COVID-19 pertama yang baru mereka akui, memicu kekhawatiran atas krisis besar itu karena kurangnya vaksin dan infrastruktur medis.
"Tentu saja mengkhawatirkan jika negara-negara ... tidak menggunakan alat yang sekarang tersedia," kata direktur kedaruratan WHO Mike Ryan dalam menanggapi pertanyaan tentang wabah di Korea Utara seperti dikutip dari US News, Rabu (18/5/2022).
"WHO telah berulang kali mengatakan bahwa di mana Anda memiliki penularan yang tidak terkendali, selalu ada risiko varian baru yang lebih tinggi muncul," katanya lagi.
WHO Prihatin
Pada konferensi pers yang sama, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan dia "sangat prihatin" tentang penyebaran virus di antara populasi yang tidak divaksinasi dengan banyak kondisi mendasar.
Badan kesehatan PBB itu sebelumnya mengatakan Pyongyang belum memberi tahu secara resmi tentang wabah yang jelas-jelas melanggar kewajiban hukum negara itu, berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional WHO.
Ditanya tentang bagaimana tanggapan WHO, Ryan mengatakan bahwa badan itu siap membantu tetapi tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan di negara yang berdaulat.
Advertisement
