Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan postur APBN 2023 masih akan defisit. Hal ini sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur di tahun depan.
Defisit APBN akan diarahkan kembali di bawah 3 persen antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB.
Advertisement
Namun demikian, lanjut Sri Mulyani, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati/prudent, dan berkelanjutan (sustainable)
"Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMi.
Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.
Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable.
Hal tersebut akan terefleksi pada pendapatan negara yang meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai dengan 11,70 persen PDB, belanja negara mencapai 13,80 persen sampai dengan 14,60 persen PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 persen sampai dengan -0,65 persen PDB.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Arah Defisit
Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB.
Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.
Advertisement
Awas, Sri Mulyani Bilang Inflasi 2022 Bisa Sentuh 4 Persen
Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi diubah menjadi 4,8 persen - 5,5 persen dari semula ditetapkan 5,2 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami tekanan dari kenaikan inflasi dan suku bunga acuan. Pemerintah memperkirakan inflasi sepanjang tahun akan mendekati 4 persen dari yang per April 2022 sudah di angka 3,4 persen.
"Inflasi akan lebih di upper end dari 3 plus minus 1 persen dan akan mendekat ke 4 persen dari sekarang yang sudah 3,4 persen pada bulan April," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5).
Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diubah dari 6,8 persen menjadi 6,85 persen - 8,42 persen. Sementara hingga saat ini suku bunga sudah mengalami kenaikan di atas 7 persen. " Suku bunga ada kenaikan di atas 7 persen atau secara year to date (ytd) saat ini di 7,33 persen," katanya.
Nilai tukar rupiah juga mengalami perubahan dari Rp 14.350 per dolar menjadi Rp 14.300- Rp 14.700 per dolar AS. Harga minyak dunia juga mengalami koreksi dari semula hanya USD 63 per barel menjadi USD 95 - USD 105 per barel.
Sementara untuk harga lifting minyak dan gas masih dalam rentang perkiraan yang sama dalam UU APBN 2022.
Perubahan Asumsi Dasar
Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan asumsi dasar ini akan berakibat pada perubahan besar dalam postur APBN. Salah satunya kenaikan harga BBM dari segala jenis yang membuat anggaran subsidi dan kompensasi membengkak. Sebab harga keekonomian BBM dengan harga jual di dalam negeri memiliki rentang yang lebar.
Harga minyak tanah misalnya harga jualnya Rp 2.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 10.198 namun Solar dijual Rp 5.450 per liter dari harga keekonomian Rp 12.119 per liter.
LPG per kilogram dijual Rp 4.250, padahal nilai keekonomiannya telah mencapai Rp 19.579 per kilogram. Sedangkan harga Pertalite dijual Rp 7.650 per liter dari nilai keekonomian Rp 12.556 per liter.
"Harga keekonomian BBM kita ini ada perubahan tinggi. minyak tanah, solar, LPG dan pertalite harganya sudah jauh (dari nilai keekonomiannya)," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
