Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendapat sindiran dari sejumlah pihak yang menilai terbentuk terlalu dini. KIB terdiri dari tiga partai yakni Golkar, PAN, dan PPP.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus berpendapat, koalisi yang sejak dini terbentuk untuk mengevaluasi pemilu 2019. Di antaranya masalah polarisasi di masyarakat akibat adanya dua pasang capres.
Baca Juga
Advertisement
"Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019 artinya di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu lho, jadi bukan hanya dua seperti kemarin sejak awal kita memberikan ruang," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, koalisi ini bersepakat untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi hingga selesai pada 2024. KIB mendukung program-program pemerintah sekarang.
"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata anggota Komisi I DPR ini.
Maka dari itu, Lodewijk menilai bahwa KIB tidak mengganggu konsentrasi pemerintahan Jokowi. "Justru kita mendukung," pungkas dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak setuju apabila pembentukan koalisi pemilu dilakukan sejak awal seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut dia, PDIP punya tanggung jawab menyatukan seluruh parpol yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PDI Perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesifitas dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini," kata Hasto di Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Nilai Terlalu Dini
Hasto mengingatkan agar tidak membawa atau membahas Pemilu 2024 terlalu dini. Sebab, saat ini pemilu masih jauh dan masih ada pandemi.
"Meski PDIP menyadari setiap partai juga bersiap kontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal," tegas dia.
Hasto menilai, pertemuan antara para Ketum Golkar, PPP dan PAN bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi.
"Pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa," kata dia.
Saat ini, kata Hasto, pihaknya tidak terburu-buru membangun koalisi apalagi takut tertinggal dengan sudah terbentuknya KIB.
"Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas, kita membagi energi yang terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini," kata dia.
"Dalam membangun kerj asama parpol dan dengan melihat tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi, maka lebih baik saat ini kita menunjukkan upaya agar daya prestasi Pak Jokowi semakin hebat," pungkas dia.
Hasto menilai, pertemuan antara para Ketua Umum Golkar, PPP, dan PAN bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi. "Pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa," kata dia.
Advertisement
Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Untuk Capres dari Parpol Atau Nonparpol
Wakil Ketua Umum PPP, Zainut Tauhid Sa'adi, menyebut, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbuka untuk mengusung capres-cawapres dari kalangan kader partai maupun non parpol. KIB tidak mematok figur tertentu untuk dijadikan capres-cawapres.
"Koalisi Indomesia Bersatu juga koalisi tanpa syarat untuk mendukung calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres) dari partai koalisi, sehingga masih terbuka untuk dibicarakan bersama dalam memilih figur capres/cawapres yang tepat, memiliki elektabilitas tinggi dan yang pasti diterima oleh masyarakat. Baik itu dari kalangan kader partai maupun non partai," kata Zainut, Kamis (19/5).
"Berbeda dengan partai lain yang sudah mematok capres/cawapresnya, sehingga menutup dan mengunci kemungkinan adanya capres/cawapres dari yang lain," sambungnya.
Menurutnya, koalisi dengan berbasis kesetaraan ini yang memungkinkan semua pihak terlibat dan ikut menjadi penentu dalam memutuskan arah dan kebijakan strategis bersama dalam kedudukan yang sama dan sederajat. Baik itu dalam Pemilu Presiden maupun Pemilu legislatif.
"Hal itu menjadi modal dasar untuk membangun sebuah koalisi yang kokoh, rasional dan bermartabat. Bukan koalisi transaksional pragmatis yang hanya untuk kepentingan jangka pendek," ujarnya.
Bima Arya: Ridwan Kamil Masuk Bursa Capres Koalisi Indonesia Bersatu
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menyebutkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam bursa calon presiden yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurut Bima, Kang Emil sapaan akrabnya mengaku sudah siap untuk maju pada kontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
"Di PAN Kang Emil cukup mendapat simpati. Jadi di koalisi tiga partai Kang Emil masuk bursa. Dan Kang Emil sangat siap untuk maju berkompetisi memperoleh tiket posisi capres," ujar Bima Arya, Kamis (19/5/2022).
Bima menilai sosok Ridwan Kamil memiliki modal yang kuat untuk diusung menjadi salah satu kandidat yang berlaga pada Pemilu 2024 oleh Koalisi Indonesia Bersatu.
"Beliau memiliki modal politik di Jawa Barat. Punya jam terbang di pemerintahan, dan menurut saya Kang Emil punya kompetensi dan kualifikasi," kata Bima.
Tak hanya itu, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga bahwa pergerakan popularitas dan elektabilitas Kang Emil cukup baik.
"Posisi Kang Emil juga bagus selalu 5 besar dalam survei politik," kata Wali Kota Bogor ini.
Walaupun demikian, nama-nama lain masih berpeluang untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Sebab, partai koalisi ini juga tentunya akan menyerahkan nama-nama calon lain.
"Tentunya ada. Dari PAN, PPP, dan Golkar. Pada perjalanannya koalisi tentu akan melakukan proses seleksi oleh tokoh tokoh partai secara terbuka," terangnya.
Nama-nama calon tersebut kemungkinan diumumkan akhir tahun 2022. Sebab, pendaftaran capres dan cawapres akan dilakukan pertengah tahun depan.
"Akhir tahun ini harus sudah keluar namanya. Karena pendaftarannya kan tahun depan," pungkasnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka
Advertisement
