Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski, harga internasional tengah mengalami kenaikan.
Erick menyebut, alih-alih menaikkan harga BBM pemerintah memilih mengguyur lebih banyak subsidi sektor energi ini. Selain BBM tarif listrik juga diisukan mengalami kenaikan.
Advertisement
Dengan keputusan mengucurkan subsidi tadi kata Erick, itu jadi bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah butuhnya masyarakat.
"Pemerintah hadir ketika rakyat susah sekarang harga BBM sedang tinggi di dunia negara lain Rp 50.000 - 60.000 nah tentu di Indonesia kan pasti kalau melihat itu harus ada kenaikan, tetapi pemerintah memilih tidak menaikkan, memberikan subsidi yang sangat besar," kata dia dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/5/2022).
Informasi, beberapa waktu lalu kenaikan harga BBM, listrik, dan gas LPG diisukan akan terjadi. Ini merupakan imbas dari tingginya harga bahan bakar internasional. Sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian harga di dalam negeri.
Erick memastikan, kali ini, bahan bakar penugasan pemerintah, yakni Pertalite tak akan mengalami kenaikan. Ia menyebut ini sebagai implementasi arahan Presiden Joko Widodo.
"Karena itu pertalite dan lain-lainnya kita tidak naikan tetapi tentu BBM seperti pertamax yang untuk orang mampu tidak boleh disubsidi," katanya.
Kolaborasi
Pada kesempatan itu, Erick mengungkap upaya keputusan mengguyur subsidi sektor energi ini tak serta merta karena dirinya saja. Namun, ada peran kolaborasi tiga kementerian.
"Ini kerja keras tentu Kementerian ESDM kementerian keuangan, kami dari Keementerian BUMN, Pertamina, PLN untuk memastikan tadi arahan bapak Presiden harus dilaksanakan," paparnya.
Ia lagi-lagi menegaskan, langkah ini sebagai bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
"Nah ini sebagai tanggung jawab dari pada pemerintah yang memastikan hadir pada saat rakyat butuh," tukasnya.
Advertisement
Tak Ingin Bebani Rakyat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Erick menuturkan, adanya persetujuan DPR tersebut untuk memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, hingga tarif listrik yang disubsidi tidak naik.
"Ini bukti negara hadir dan terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global," kata Erick saat kunjungan kerja di Medan (20/5).
Untuk itu, Erick memastikan Kementerian BUMN bersama pelaku usaha terkait akan fokus menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini untuk memastikan keamanan stok energi seiring meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat pasca meredanya kasus harian Covid-19.
"Kami di Kementerian BUMN bersama Pertamina dan PLN akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutupnya.
Disetujui DPR
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
"Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan, usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (19/5).
Menurut Said, perubahan postur APBN ini karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga subsidi energi makin membengkak.
"Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun," ujarnya.
Advertisement
