Peserta UTBK SBMPTN Tenang, PLN Jamin Tak Mati Lampu Saat Tes

Sebelumnya, listrik menjadi energi perangsang geliat ekonomi Indonesia setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Naiknya konsumsi listrik pun menjadi pertanda perekonomian nasional mulai bangkit.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Diah Ayu Permatasari mengatakan, penjualan listrik hingga April 2022 mencapai 88.803 Gigawatt hour (GWh) mengalami pertumbuhan sebesar 8,62 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar 81.756 GWh. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022 yaitu sebesar 5,01 persen (year on year/yoy).

"Kenaikan penjualan listrik ini menandai perekonomian Indonesia mulai bangkit, sebab permintaan listrik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," kata Diah.

Diah melanjutkan, pertumbuhan penjualan listrik tertinggi hingga April 2022 terjadi di Riau dan Kepulauan Riau yaitu sebesar 43,8 persen.

Kemudian wilayah dengan pertumbuhan penjualan listrik kedua tertinggi adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) sebesar 23,5 persen. Disusul wilayah Bangka Belitung dengan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibanding tahun lalu.

Diah menuturkan, peningkatan penjualan listrik tersebut dipicu oleh berbagai program transformasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu juga didorong pencanangan program intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan yang dilaksanakan oleh PLN selama pemulihan ekonomi pasca pandemi ini.

"Kami terus melakukan inovasi untuk mendorong penjualan listrik. Untuk pelanggan rumah tangga, kami mendorong electrifying lifestye. Ibarat kata, kami tidak mau berpuas diri dari capaian hari ini," ujar Diah.

Diah memaparkan, strategi intensifikasi penjualan tenaga listrik dilakukan PLN dengan mendorong penggunaan listrik pelanggan untuk kegiatan produktif. Langkah ini dilakukan PLN melalui rangkaian program bundling dan promo tambah daya.

PLN juga mendorong penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari atau electrifying lifestyle, seperti mendorong ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dan penggunaan kompor induksi.

"Banyak program yang kami sediakan mendorong konsumsi listrik. Seperti diskon 30 persen bagi pemilik kendaraan listrik yang mengisi daya kendaraan listriknya di malam hari," ujar Diah.

Dia melanjutkan untuk strategi ekstensifikasi penjualan yaitu meningkatkan jumlah pelanggan PLN. Strategi ini ditempuh melalui program win back yaitu mengakuisisi captive power atau mengganti kelistrikan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan pembangkit sendiri dengan suplai listrik dari PLN.

"Langkah tersebut dilakukan agar pelanggan dapat berfokus pada bisnis intinya. Urusan listrik biar kami yang _backup,_" imbuh Diah.

Tak hanya itu, PLN juga terus menggali ceruk pasar potensial di berbagai sektor. Misalnya, program _electrifying agriculture_ dan electrifying marine untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan serta kelautan.

"Sejumlah strategi yang dilakukan PLN merupakan bentuk dukungan perseroan dalam menggerakkan perekonomian dengan menghadirkan listrik untuk kegiatan-kegiatan produktif," terang Diah. 

PT PLN (Persero) mendapatkan jaminan pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang berkolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek penguatan kelistrikan di Jawa.

Penjaminan pinjaman ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 600 juta pada akhir 2021.

Pembiayaan ini merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip keberlanjutan. Penjaminan pinjaman tersebut  ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB serta Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan (PPP) antara PLN dengan PII pada Kamis (19/5) di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Melalui pendanaan dari ADB tersebut akan digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan. Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai penandatanganan ini adalah wujud konkret menjawab tantangan perubahan iklim yang sudah menjadi isu utama dunia. Dengan adanya penjaminan, maka transisi energi yang sedang dikerjakan oleh PLN dapat berjalan dengan lancar.

"Pinjaman ini yang sifatnya direct lending  dengan jaminan pemerintah kita sandingkan dengan model Result Based Lending (RBL). Ini terobosan, karena skema ini akan jauh lebih efektif dan efisien," ujarnya saat memberikan sambutan.

Luky menambahkan, Perjanjian Penjaminan ini merupakan komitmen Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PII, dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

“Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menekan biaya pinjaman (cost of fund) BUMN dalam rangka menjaga kesinambungan korporasi. Selain itu peran PII sebagai co-guarantor penjaminan pemerintah bermanfaat sebagai ring fencing APBN dan membantu pemerintah dalam rangka mengelola risiko Keuangan negara,” jelas Luky.

Di sisi lain, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan transisi energi dan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal perlu adanya komitmen kuat dan kolaborasi antara PLN dan pemerintah serta stakeholders terkait. Penjaminan pinjaman ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang baik antar stakeholders untuk mencapai target-target tersebut.