Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan alasan penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar untuk mengurusi persoalan minyak goreng curah di wilayah Jawa - Bali.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengatakan, penunjukan oleh Presiden Jokowi tersebut dilatarbelakangi atas kesuksesan Menko Luhut dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya dengan penggunaan teknologi melalui aplikasi PeduliLindungi.
Advertisement
"Pak Luhut berpengalaman di PPKM, PeduliLindungi nasional tuh, walaupun motornya Jawa-Bali," ungkap Oke kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Dalam mengemban tugas barunya, lanjut Oke, Menko Luhut akan berperan layaknya sutradara. Yakni menjadi koordinator dari seluruh kementerian/lembaga teknis untuk mewujudkan minyak goreng curah Rp14.000 per liter.
"Pak Luhut itu sutradara, semua jadi bagian anak buahnya. Erick Thohir juga turun," ungkapnya.
Oke menambahkan, Menko Luhut juga telah memberi arahan terkait pengembangan sistem aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng sekaligus digunakan untuk sarana pembelian. Yakni, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng curah daripada membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Tadinya (pembelian) mau pakai KTP. Tapi, kata pak luhut (NIK) aja," tutupnya.
Menko Luhut Punya Tugas Baru Lagi dari Jokowi, Bereskan Masalah Minyak Goreng
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut kembali dipercaya Presiden Joko Widodo alias Jokowi memegang jabatan baru. Kali ini, Luhut diperintahkan Jokowi untuk membereskan persoalan minyak goreng.
Seperti diketahui, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung kelar. Harga minyak goreng masih belum sesuai harapan pemerintah di harag Rp 14.000 per liter.
"Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng," kata Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI ke 60, seperti ditulis, Senin (23/5/2022).
"Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini," tambah dia.
Persoalan minyak goreng ini memang menyita perhatian banyak kalangan hingga masyarakat. Bagaimana tidak, sudah lebih dari 4 bulan persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng tidak segera teratasi.
Bahkan, Kejaksaan Agung telah mengendus sejumlah oknum yang menjadi sumber masalah soal minyak goreng ini, dari mulai pejabat di Kementerian Perdagangan, hingga pihak swasta.
Presiden Jokowi pun pada akhirnya sampai turun tangan. Dirinya langsung melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada 28 April 2022, meski mulai hari ini ekspor tersebut sudah kembali dibuka.
Advertisement
Pasokan
Jokowi menjelaskan, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyaraka.
Hasilnya, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan pasokan minyak goreng terus bertambah.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022," tegas Jokowi pada Kamis 19 Mei 2022.
Kebutuhan Nasional
Dikatakan Jokowi saat ini, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah mencapai kurang lebih 194.000 ton per bulan di Maret 2022.
Angka ini naik dibandingkan sebelum dilakukan pelarangan ekspor minyak goreng, pasokan hanya mencapai 64,5 ribu ton.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan melonjak jadi 211.000 ton per bulan. Angka pasokan telah melebihi kebutuhan nasional bulanan nasional.
Advertisement
