Jokowi: Cari Income Negara Sekarang Sangat Sulit, Uang di APBN-APBD Malah Dibelikan Produk Impor

Jokowi mengatakan, anggaran yang ada di APBN, APBD, dan BUMN harus betul-betul digunakan untuk hal-hal yang jelas manfaatnya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 24 Mei 2022, 20:13 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek langsung harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar uang rakyat jangan sampai dibelikan produk-produk impor. Terlebih, kata dia, saat ini mencari devisa dan income untuk negara sangat sulit.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di JCC Jakarta, Selasa (25/4/2022).

"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita, dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD di BUMN malah dibelikan produk impor, produk luar," jelas Jokowi.

"Gimana enggak salah? Salah besar sekali," sambungnya.

Dia mengatakan anggaran yang ada di APBN, APBD, dan BUMN harus betul-betul digunakan untuk hal-hal yang jelas manfaatnya. Pasalnya, uang negara di APBN sangat besar yakni, Rp 2.714 triliun sementara APBD mencapai Rp 1.197 triliun.

"Karena ini uang rakyat, APBN, APBD di BUMN ini uang rakyat, ya jangan toh kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," tegas Jokowi.

Jokowi meminta pejabat eselon 1, eselon 2, dan sekretaris daerah sebagai pelaksana keputusan lebih memprioritaskan penggunaan produk lokal. Dia juga meminta kepala daerah untuk memastikan agar produk dalam negeri bisa masuk ke e-katalog lokal.

"Saya minta kepada Gubernur, Bupati, walikota, Sekda, yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-katalog lokal, segera," jelas Jokowi.


e-Katalog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi menyampaikan, saat ini baru dari 514 kabupaten/kota, baru 46 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog lokal. Padahal, Jokowi menuturkan syarat membangun e-katalog saat ini semakin mudah.

"Sekali lagi saya minta kepala daerah dan Sekda, ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah, segera masuk ke e-katalog lokal," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menargetkan produk dalam negeri yang masuk ke e-catalog bisa mencapai 1 juta hingga akhir 2022. Dia juga mengingatkan kepala daerah untuk mengambil produk-produk UKM.

"Akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta. Lompatannya harus begitu, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ambil UKm kita yang baik-baik masuk ke e-catalog," ucap Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

 


Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet Saat Kesal Gara-Gara Pakai Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet Pengarahan Presiden dan APBN 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 November 2021. (Dok Sekretariat Kabinet RI)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal reshuffle atau perombakan kabinet di depan sejumlah menteri. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan aksi afirmasi buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Awalnya, Jokowi mengungkapkan kekesalannya terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang banyak memakai produk impor. Dia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" ucap Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat.

Selain BUMN, dia menyebut kementerian/lembaga juga masih banyak memakai barang impor. Jokowi pun lalu menyinggung kata reshuffle. Dia menegaskan reshuffle merupakan kewenangan sebagai presiden.

"Kementerian, sama saja. Tapi, itu bagian saya itu. Reshuffle, udah saya itu, kayak gini gak bisa jalan," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.


Jokowi: Jangan Sampai Perdagangan Online Didominasi Produk Impor

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta, pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) memanfaatkan platform online dalam menjual produknya. Terlebih, masyarakat makin senang bertransaksi online di masa pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020.

Namun, dia berpesan agar jangan sampai perdagangan online didominasi oleh produk impor. 

"Saya tahu di masa pandemi transaksi perdagangan offline turun drastis tapi transaksi meningkat cukup signifikan. Jangan sampai perdagangan online didominasi oleh pembelian produk impor," kata Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/12/2020).

Dia berharap, marketplace di Indonesia lebih didominasi oleh produk-produk UMKM Indonesia yang berkualitas dan kompetitif. Jokowi menekankan produk-produk UMKM harus menjadi tuan rumah di Tanah Air.

"Jangan sampai marketplace yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif global," jelas Jokowi.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, Indonesia memiliki kekuatan pasar yang sangat menjanjikan serta daya beli meningkat. Untuk itu, dia mengajak semua masyarakat memanfaatkan potensi pasar yang besar untuk meningkatkan industri di dalam negeri.

"Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja," tutur Jokowi.

Infografis Kejengkelan Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya