Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris mengatakan, laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai pesta-pesta di kantor-kantor pemerintah yang melanggar kebijakan lockdown telah diserahkan kepada Perdana Menteri Boris Johnson.
Laporan itu akan dipublikasikan Rabu (25/5), dan Boris Johnson akan berbicara kepada parlemen tentang temuan-temuan yang diungkap dalam laporan itu.
Masa depan Johnson mungkin bergantung pada kesimpulan pejabat sipil Sue Gray. Ia menyelidiki 16 pertemuan yang dihadiri oleh Johnson dan stafnya pada tahun 2020 dan 2021 sewaktu orang-orang di Inggris dilarang bersosialisasi di bawah pembatasan virus corona yang diberlakukan oleh pemerintah Konservatif Johnson.
Baca Juga
Advertisement
Investigasi polisi terpisah telah menjatuhkan denda kepada 83 orang, termasuk Johnson, sehingga menjadikannya sebagai perdana menteri Inggris pertama yang ditemukan telah melanggar hukum saat menjabat, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa
Johnson telah meminta maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan bahwa ia tidak sengaja melanggar aturan. Pernyataannya ini bertentangan dengan keterangan para stafnya mengenai pesta-pesta yang berlangsung di kantor perdana menteri sewaktu pandemi sedang berada pada puncaknya.
Dalam pidatonya di parlemen, Johnson harus menjelaskan mengapa ia mengatakan tahun lalu bahwa tidak ada pesta yang diadakan di Downing Street -- nama jalan di mana kantornya berlokasi -- dan tidak ada aturan yang dilanggar.
Para kritikus mengatakan kebohongan perdana menteri kepada parlemen harus dibayar dengan pengunduran dirinya. Beberapa pengecam itu berada dalam partai Johnson sendiri, Partai Konservatif.
Klaim-klaim bahwa Johnson dan para stafnya menyelenggarakan pesta-pesta sementara jutaan orang di negara itu dilarang bertemu teman dan keluarga sebetulnya telah mengganggu pemerintah sejak pertama kali muncul akhir tahun lalu.
Johnson tetap mempertahankan kekuasaannya sejauh ini, sebagian karena invasi Rusia ke Ukraina yang mengalihkan perhatian publik Inggris dan politik. Beberapa tokoh Partai Konservatif yang sebelumnya mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada pemimpin mereka mengatakan, merupakan sikap tidak bijak menyingkirkan Johnson di tengah perang yang sedang mengacaukan Eropa dan memicu krisis biaya hidup.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
PM Inggris Boris Johnson Gelar Pesta Ulang Tahun Saat Lockdown
Perdana Menteri Boris Johnson disebut merayakan ulang tahun ketika ada lockdown pandemi COVID-19. Kejadian itu berlangsung di kantor perdana menteri Inggris di Downing Street pada Juni 2020.
Namun, pihak staf berdalih hanya berkumpul kurang dari 10 menit saja.
Menurut laporan ITV, ada 30 orang yang hadir di acara ultah Boris Johnson, padahal saat itu aturan kumpul-kumpul terbatas menjadi dua orang saja.
Pesta ulang tahun ini disebut adalah kejutan usai PM Johnson berkunjung ke sekolah di Hertfordshire. Para staf mengaku hanya makan kue.
Namun, sore harinya PM Johnson dilaporkan kembali merayakan ulang tahun di kediamannya. Namun, hal itu dibantah pihak PM Johnson yang berkata hanya mengundang sedikit anggota keluarga.
BBC melaporkan, Selasa (25/1/2022), bahwa sore itu PM Johnson menggelar pesta barbeque.
Selain itu, Menteri Lingkungan George Eustice juga pasang badan dan menyebut kurang dari 10 orang yang hadir di pesta di Downing Street.
Advertisement
Dituntut Mundur
Tokoh Partai Buruh menuntut PM Johnson agar mundur karena tidak mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri.
"Ini satu lagi bukti bahwa kita memiliki perdana menteri yang percaya bahwa aturan-aturan yang ia buat tidak diterapkan kepada dirinya sendiri," ujar Sir Keir Stamer, pemimpin Partai Buruh.
Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.
Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang menjabat di Kantor Kabinet.
Gray mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif sedang menanti rilisnya laporan Sue Gray untuk memutuskan apakah ikut meminta agar PM Johnson lengser.
