BI: Negara G20 Terus Dorong Pemanfaatan Digitalisasi

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil survei beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan.

Beberapa diantaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat. Untuk melewati pandemi, UMKM mengandalkan bantuan pemerintah.

Indonesia telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM.

Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah menganggarkan PEN sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

Titik cerah pemulihan ekonomi tiba sejak tongkat estafet Presidensi G20 diberikan ke Indonesia akhir Oktober 2021, Presiden Joko Widodo berharap kesempatan ini digunakan secara maksimal.

“Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia siap berkolaborasi dan menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini. Indonesia juga harus menghasilkan terobosan-terobosan besar dari forum G20,” kata Jokowi dikutip Sabtu (21/5/2022).

Adapun substansi dari G20 terdiri dari jalur keuangan (Finance Track) dan jalur non-keuangan (Sherpa Track). Isu yang dibahas pada Sherpa Track terkait sektor riil, antara lain tentang kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, antikorupsi, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi korporasi atau perusahaan besar menjadi salah satu aspek penting dalam peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dan B20 tahun 2022.

Hal itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan investasi yang bersifat kolaboratif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan peran UMKM memang sangat penting untuk mencapai inklusivitas. Oleh karena itu peran korporasi sangat dibutuhkan untuk semakin meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi.

“Ini juga yang menjadi latar belakang BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meminta banyak investasi yang menyasar ekonomi kecil, walaupun produktivitasnya rendah tapi potensi pertumbuhannya sangat tinggi,” ujar Riefky dikutip Selasa (17/5/2022).

Sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo (Jokowi) Kementerian Investasi atau BKPM memang memasukkan kolaborasi Usaha Besar dengan UMKM sebagai satu di antara tujuh Key Performance Indicator (KPI) lembaga tersebut. Pada poin ketiga KPI dimaksud disebutkan bahwa BKPM mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.

Berdasarkan data BKPM, total nilai kontrak kerja sama antara Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM pada tahun 2021 tumbuh 82 persen dibandingkan 2020 menjadi sebesar Rp2,7 triliun. Jumlah UMKM yang terlibat juga naik signifikan mencapai 99 persen dari 192 pada 2020 menjadi 383 UMKM pada 2021.

“Jadi sangat penting peran korporasi untuk memberdayakan UMKM. Karena korporasi ini lah yang kemudian bisa melakukan transfer knowledge, capacity building, dan technical improvement untuk UMKM,” Riefky menambahkan.

Banyak negara, menurut Riefky, sudah membuktikan dampak positif yang besar dari peran korporasi dalam memberdayakan UMKM sehingga menjadikan sebuah negara yang semula berstatus berkembang menjadi negara maju.

“Negara-negara berkembang yang menjadi negara maju atau mengalami produktivitas yang sangat tinggi, seperti China, Vietnam, mengandalkan sektor manufaktur dan ditopang oleh UMKM-nya,” tegasnya.