Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin agar kementerian, lembaga, organisasi dan semua bekerja sama untuk mendorong pengembangan industri syariah. Langkah ini perlu dijalankan karena ekonomi syariah dan keuangan syariah sudah terbukti bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
“Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global,” kata Maruf Amin saat membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/05/2022).
Advertisement
Rapat ini membahas inisiatif dan fokus capaian mengarah kepada percepatan untuk mewujudkan Pusat Produsen Halal Dunia. Antara lain terkait pembiayaan, sertifikasi, ekspor dan impor, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), Pusat Data Ekonomi Syariah serta riset halal.
Ma'ruf Amin menekankan untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai upaya mendorong peningkatan TKDN. Selain upaya untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan mendorong substitusi impor.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor) telah berjalan dengan baik. Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifikasi.
"Ke depan hal yang sama juga akan dilakukan pada data impor nasional," kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sertifikasi Halal
Selain itu, pertukaran data sertifikat halal telah dilakukan secara real-time antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sehingga dapat dilakukan pencatatan komoditas halal ekspor yang terintegrasi dan akan terus dikembangkan agar mencakup data produk halal impor.
Kementerian Agama melalui BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kata Sri Mulyani perlu terus untuk memperkuat bisnis proses sertifikasi halal untuk mencapai target 10 juta produk UMK bersertifikasi halal. Dalam rangka mengembangkan industri halal, Masterplan Industri Halal Indonesia disusun sebagai strategi besar pengembangan industri halal periode 2022 – 2029.
"Rencananya akan diluncurkan pada kuartal IV-2022, dan akan masuk di dalam RKP, RPJMN, dan RPJPN," kata dia.
Advertisement
Tim Riset Halal
Selain itu, beberapa waktu lalu, Maruf Amin juga baru saja meresmikan Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul. Pusat riset ini telah memiliki Tim Riset Halal dan menyediakan fasilitas laboratorium halal bertaraf internasional.
Fasilitas yang dibangun dengan pembiayaan SBSN ini mampu meneliti bahan substitusi impor, substitusi kandungan haram dalam makanan dan kosmetik seperti gelatin, dan memiliki alat uji cepat (rapid test) melalui metode PCR yang salah satunya digunakan untuk mengidentifikasi kandungan bahan haram.
Sebagai tindak lanjut pendirian Pusat Riset Halal Nasional, perlu segera dibentuk Konsorsium Riset Halal yang dipimpin BRIN, beserta rencana aksi dan pendanaannya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
