Liputan6.com, Mamuju - Terobosan baru diluncurkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar). Mereka meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sipenjaga APBD).
Reformer Aplikasi Sipenjaga APBD, Murdanil mengatakan, aplikasi yang diluncurkan ini akan membantu dalam mempercepat perhitungan belanja daerah. Aplikasi ini akan menghemat banyak waktu perhitungan belanja daerah dibandikan dengan cara hitung manual.
Advertisement
"Ini merupakan aplikasi perhitungan seluruh belanja pegawai, baik dari sisi belanja gaji ASN, kepala daerah, anggota DPRD termasuk belanja operasional kepala daerah dan pimpinan DPRD," kata Murdanil kepada wartawan, Selasa (31/05/2022).
Murdanil menambahkan, aplikasi ini juga akan membantu untuk membatasi anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Dari aplikasi ini juga bisa kita melihat bahwa apabila melebihi 30 persen belanja daerah itu ada peringatan di dalam aplikasi. Itu yang membuat kita bisa mengidentifikasi jika belanja pegawai kita sudah lebih," jelas Murdanil.
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, aplikasi ini merupakan jawaban dari segala persolan belanja pegawai tiap tahunnya. Aplikasi ini juga dapat menjawab tingkat keakuratan pengitungan dan pengalokasian belanja pegawai dalam setiap APBD.
"Aplikasi ini juga dapat kita gunakan untuk menjawab akuntabilitas, karena kita tidak mau dalam setiap pembahasan APBD kami dianggap menyimpan APBD di belanja gaji," kata Amujib.
Karena itu, menurut Amujib, kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas apliaksi Sipenjaga APBD dipercaya, apalagi di era digitalisasi saat ini. Dia juga berharap dengan aplikasi ini tidak ada lagi kesalahan dalam perhitungan belanja pegawai.
"Sebenarnya kalau soal belanja pegawai itu dinamis. Nah, dengan sistem ini kita berharap jauh lebih cepat, karena nantinya ini akan terhubung ke data yang ada di BKD, kemudian ini akan di-update sendiri oleh OPD," jelas Amujib.
Sedangkan, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengapresiasi terobosan aplikasi Sipenjaga APBD ini, menurutnya akan memperkuat sistem e-government. Ini juga sesuai dengan penyampaian Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik terkait memperkuat basis data pemerintahan.
"Karena itu kita dukung aplikasi ini, bagaimana diaspek keuangan khususnya belanja gaji itu semakin presisi, tidak boleh lagi salah," ujar Idris.
Idris juga mengakui, aplikasi Sipenjaga APBD akan mempermudah setiap organisasi perangkat daerah dalam menyusun penganggaran belanja pegawai. Dia juga menekankan pemanfaatan aplikasi ini yang tidak bolah lagi ada kesalahan seperti sistem hitung manual.
"Saya kira penggunaannya itu tidak sulit, karena yang menggunakan itu internal pemerintahan. Kami 100 persen mendukung apa pun sistemnya, infrastrukturnya, pelatihannya dan segala macam. Semoga bisa memperkuat Sulbar dari segi e-goverment," tutup Idris.
