Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan belanja infrastruktur dalam rentang Rp 367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun. Anggaran tersebut kata dia sudah mencakup dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Pada 2022 kita sudah mulai untyuk bangun IKN dan tentu pada 2023 juga akan makin diakselerasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5).
Advertisement
Hanya saja dia tidak merincikan lebih detil besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Kalimantan Timur tersebut. Sebab proyek pembangunan IKN masuk dalam belanja modal dan belanja infrastruktur.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan anggaran pembangunan IKN pada APBN 2023 akan diarahkan untuk pembangunan sarana penting. Mulai dari infrastruktur dasarm sampai berbagai fasilitas utama pemerintah.
Untuk itu, anggaran pembangunan IKN akan dicecer ke beberapa kementerian dan lembaga terkait. Antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud dan Ristek, Kementerian Kesehatan hingga ke Polri.
"Anggaran untuk Kemenhan dan Polri harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan Kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal sudah harus mulai," terang Sri Mulyani.
Meski begitu bendahara negara ini menegaskan, pembanguan infrastruktur nasional akan tetap jadi fokus utama dalam APBN 2023. Tercermin dari alokasi yang dianggarkan untuk sektor ini lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Anggaran Infrastruktur
Sebagaimana diketahui anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 hanya Rp 365,8 triliun. Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 406,1 triliun.
Hal ini kata dia sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widdo yang meminta agar program infrastruktur bisa selesai di tahun 2023 dan semester I-2024.
"Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintah dalam akselerasi pembangunan infrastruktur. Baik untuk penyediaan air minum, pengolahan limba, energi pangan dan konektivitas, setera infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ungkap dia.
Apalagi pembangunan infrastruktur negara tetangga nyatanya jauh lebih baik. Padahal selama 9 tahun terakhir dibawah pemerintahan Jokowi, infrastruktur menjadi fokus utamanya.
"Indonesiadari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga atau emerging country yang lain," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
K/L dan Pemda Bakal Belanja Rp 400 T Produk Dalam Negeri, Termasuk di Infrastruktur
Sebelumnya, sejumlah Kementerian, Lembaga, BUMN dan Pemerintah daerah akan meneken kontrak belanja dalam negeri di puncak acara Business Matching. Ini digelar pada 30-31 Mei 2022.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan menyampaikan penandatanganan komitmen itu jadi bagian dalam agenda temu bisnis kali ini.
Ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan belanja dalam negeri sebesar Rp 400 triliun di 2022.
Ia menyampaikan, temu bisnis ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama, diikuti oleh semua kementerian dan lembaga secara daring. Kedua, evaluasi terkait pelaksanaan. Keduanya dilakukan dalam periode 23-27 Mei 2022.
"Yang ketiga adalah puncaknya hari ini, hari senin dan selasa 30-31 Mei dan hari ini acaranya adalah disamping persetujuan bisnis juga ada penandatanganan komitmen, pameran, dan talkshow," katanya dalam Business Matching Tahap Ketiga, di Jakarta Convention Center, Senin (30/5/2022).
Ia menyampaikan agenda temu bisnis ini mempertemukan antara kebutuhan atau demand belanja dengan suplai dari produsen dalam negeri.
"Sehingga kebutuhan belanja pemerintah dapat dipebuhi oleh produsen dalam negeri yang akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Potensi Belanja
Perlu diketahui, Jokowi menargetkan pada 2022 penyelesaian komitmen pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) minimal Rp 400 Triliun sebagai Aksi Afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Diinstruksikan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang belanja impor terhadap produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
Adanya Temu bisnis tahap III ini sebagai akselerasi untuk mencapai target belanja sebesar minimal 400 Triliun Rupiah. Temu Bisnis dilakukan dalam 2 tahap yaitu Temu Bisnis serentak seluruh K/L/PD secara daring di instansi masing-masing pada 23-27 Mei 2022 dan Puncak Acara di JCC dengan agenda penyampaian realisasi dari hasil temu bisnis daring serta pameran produk lokal sektor unggulan dan UMKK) pada tanggal 30-31 Mei 2022.
Lebih lanjut ia menuturkan menurut data yang dimilikinya, potensi belanja produk dalam negeri dari Kementerian PUPR sebesar Rp 42 Triliun. Ini mengacu data yang telah dilaporkan pada periode 23-27 Mei lalu.
"Potensi belanja produk dalam negeri yang siap sudah Rp 42 triliun untuk material utama, aspal buton, semen, beton pracetak, keramik, pompa," ujarnya.
Masih menurut datanya, Kemenkeu juga telah melaporkan potensi sebesar Rp 2 Triliun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 76 miliar.
Advertisement
