Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi saat ditanya soal kebenaran adanya reshuffle atau perombakan kabinet pada bulan Juni 2022. Dia menolak menjawab saat dicecar pertanyaan terkait reshuffle kabinet.
Saat dicecar pertanyaan itu, Jokowi baru saja selesai menyaksikan balapan Formula E yang digelar di Ancol Jakarta Pusat, Sabtu (4/6/2022l. Kepada wartawan, Jokowi hanya ingin menjawab pertanyaan soal balapan Formula E.
Advertisement
"Balapan sampai reshuffle. Balapan aja lah," ujar Jokowi kepada wartawan, Sabtu.
"Balapan baru selesai," kata Jokowi saat kembali ditanya seputar reshuffle kabinet.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo, yang dikabarkan akan dilakukan pada Juni 2022.
Pratikno menyebut, reshuffle memang dibutuhkan lantaran pandemi membuat kondisi ekonomi global sangat dinamis, sehingga dibutuhkan pejabat yang responsif atau bekerja cepat, dan fokus kerja.
Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi, kita fokus kerja," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/6/2022).
Pratikno tidak menyebutkan tanggal pasti kapan reshuffle dilaksanakan. Namun, ia berjanji akan memberitahu awak media bila tanggal reshuffle sudah dekat.
"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," ujar dia.
Pratikno enggan menyebutkan siapa saja menteri yang akan diganti, termasuk pertanyaan apakah ada nama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam daftar menteri yang kena reshuffle. "Nanti aja lah," ujarnya.
Soal Isu Reshuffle, Sekjen PDIP: Tak Perlu Ribut
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi santai, saat menjawab isu reshuffle di kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, yang belakangan berembus.
Menurut Hasto, reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara atau presiden dan tidak harus diributkan, karena malah akan menguras energi.
"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?," ucap Sekjen PDIP, Hasto saat ditemui dalam Acara Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan Jakarta, Sabtu (28/5/2022).
Hasto menambahkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
"Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau," jelas Hasto.
"Jadi, kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle)," imbuh dia.
Hasto mengajak para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara, ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal tersebut menjadi ruang lingkup dari Presiden Jokowi.
"Reshuffle hanya bisa terhadi atas kehendak presiden dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," terangnya.
Advertisement
