Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Dengan biaya USD 100 untuk wisman (wisatawan manca negara) dan turis domestik sebesar Rp 750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya Rp 5.000 saja," tulis Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagaram @luhut.pandjaitan, seperti dikutip pada Minggu (5/6/2022).
Advertisement
Luhut menjelaskan, langkah pemerintah mendongkrak harga tiket masuk ke Candi Borobudur ini dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.
Selain menaikkan harga tiket masuk, semua turis juga nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.
"Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang," tutur Menko Luhut.
Harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik dan USD 100 untuk wisman tersebut jauh di atas harga yang diterapkan saat ini.
Dikutip dari laman borobudurpark yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), harga tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan domestik sebesar Rp 50 ribu untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak sebesar Rp 25 ribu.
Sedangkan untuk wisatawan mancanegara yang rencananya akan naik menjadi USD 100 atau kurang lebih Rp 1,4 juta, saat ini dibanderol USD 25 atau sekitar Rp 350 ribu untuk dewasa. Untuk tiket wisman anak-anak dipatok USD 15 atau kurang lebih Rp 210 ribu.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menko Luhut Resmikan SPKLU di Candi Borobudur dan Prambanan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang dibangun PT PLN (Persero) di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (4/6).
SPKLU Fast Charging yang berada di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) ini merupakan SPKLU Green Tourism pertama di Pulau Jawa. Green Tourism sendiri merupakan konsep wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Peresmian SPKLU ini juga dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, serta Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PLN, Haryanto WS, dan Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono.
Luhut mengapresiasi langkah PLN dalam mendukung Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), khususnya di kawasan destinasi wisata. Luhut mengatakan dengan adanya SPKLU yang ada di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan selain untuk mendukung kendaraan operasional berbasis listrik juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Ini juga bisa menjadi bukti bahwa Indonesia serius dalam mengembangkan kendaraan listrik dan menciptakan energi bersih," kata Luhut, Sabtu (4/6/2022).
Luhut bahkan mendorong untuk semua Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) untuk mengganti semua kendaraan berbasis fosil (yang menggunakan bahan bakar minyak) menjadi kendaraan berbasis listrik. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk mencipatakan Green Tourism sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap energi bersih.
"Targetnya di akhir tahun ini semua DPSP bisa mulai menata. Jadi di tahun depan operasional kendaraan bersih dari mobil fosil. Semua saya minta untuk pakai mobil listrik, bus ataupun motor listrik," ujar Luhut.
Advertisement
Dukung Pariwisata
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo diwakili Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali, Haryanto WS menjelaskan kehadiran SPKLU Fast Charging dengan kapasitas 50 kilowatt (kW) tersebut diharapkan dapat mendukung operasional kendaraan listrik di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
Ia juga mengapresiasi langkah PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang mulai mengoperasikan kendaraan listrik sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata, seperti bandara, hotel, dan atraksi wisata.
"Pengoperasian SPKLU ini merupakan bentuk keseriusan PLN dalam menekan emisi karbon dengan mempercepat transisi energi bersih di berbagai sektor, termasuk pariwisata," ungkap Haryanto.
Haryanto mengatakan PLN akan terus mendukung penuh kebutuhan infrastruktur listrik khususnya untuk destinasi pariwisata. Saat ini kata Haryanto, PLN sudah membangun SPKLU di lima lokasi wisata, seperti Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan, Labuan Bajo, Lombok dan Bali.
"Pada Oktober ini kami akan selesaikan pemasangan SPKLU di DPSP Danau Toba, Likupang dan Kawasan Pariwisata Mandalika," tambah Haryanto.
Ramah Lingkungan
Haryanto mengungkapkan penggunaan kendaraan pariwisata berbasis listrik dan pengoperasian SPKLU di Kawasan Candi Borobodur dan Prambanan merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
"PLN siap mendukung kebutuhan segala pihak dari sisi infrastruktur kelistrikan untuk mempercepat masifnya kendaraan listrik, sebagai upaya bersama mencapai target Carbon Neutral," ungkapnya.
Dukungan tersebut ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah SPKLU di Tanah Air. Hingga kini, PLN tercatat sudah membangun 129 unit SPKLU yang tersebar di 98 titik di seluruh Indonesia. Targetnya, hingga akhir 2022 akan ada tambahan 40 unit SPKLU yang tersebar di 28 titik.
"Dalam mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik ini dibutuhkan kolaborasi erat dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, badan usaha, dan pihak swasta, utamanya industri Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia," ujar Haryanto.
Advertisement
