Liputan6.com, Jakarta Pemerintah RI dan Azerbaijan sepakat meningkatkan kerjasama bidang energi, termasuk minyak dan gas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta SKK Migas dan Kementerian Energi Azerbaijan memfasilitasi pertemuan BUMN migas kedua negara, yakni Pertamina Hulu Energi (PHE) dan SOCAR.
Kerjasama ini merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Menteri Energi Indonesia dan Menteri Energi Azerbaijan pada 30 April 2021 secara virtual. MoU mencakup peningkatan kerja sama dalam pengembangan migas, energi alternatif dan energi terbarukan.
Advertisement
"Kami mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Energi Azerbaijan dan jajarannya untuk bekerjasama sebagai tindak lanjut MoU yang sudah ditandatangani Menteri Energi Azerbaijan dan Indonesia," jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2022).
Tutuka menyampaikan, Ditjen Migas dan SKK Migas memfasilitasi pertemuan antara Pertamina Hulu Energi dan SOCAR (BUMN Azerbaijan), serta juga perusahaan lainnya dan mendapat sambutan positif.
Selanjutnya, Pertamina Hulu Energi akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan potensi lapangan-lapangan migas secara lebih detil, kriteria atau keinginan spesifik dan sebaliknya potensi yang bisa dikerjasamakan dari pihak Azerbaijan.
"PHE akan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan Azerbaijan. Kedutaan Besar RI untuk Azerbaijan yang dipimpin Dubes Hildi Hamid sangat membantu dan mendukung terselenggaranya pertemuan ini dan ke depan akan membantu memantau bersama kami perkembangan tindak lanjut tersebut," papar Tutuka.
Potensi Migas Besar
Diharapkan kerjasama ini dapat mencapai kesepakatan final, mengingat Azerbaijan merupakan negara strategis dengan potensi migas besar dan kemampuan mengembangkan energi terbarukan yang kuat. Sehingga menjadi tumpuan negara-negara di sekitarnya, dan bahkan juga untuk negara-negara di Eropa.
Indonesia dan Azerbaijan sendiri telah melaksanakan The 1st Indonesia-Azerbaijan Energy Forum pada 1 Februari 2016 di Baku, Azerbaijan. Pertemuan menyepakati peningkatan kerjasama bidang migas, ketenagalistrikan, EBT, capacity building, serta mendorong Pertamina dan SOCAR untuk menandatangani MoU kerja sama B to B.
Pada 2019, Pertamina dan SOCAR telah menandatangani MoU B to B dan melakukan video conference yang digelar BPPK Kemlu. Selanjutnya pada 2022 ini, kedua negara rencananya akan menyelenggarakan Working Group of Oil and Gas yang waktunya akan ditentukan kemudian.
Advertisement
DPR Dukung Pertamina Lanjutkan Subsidi BBM Satu Harga
Optimalisasi subsidi pemerintah oleh Pertamina melalui pengoperasian Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan Program One Village One Outlet (OVOO) untuk masyarakat sasaran menuai apresiasi.
Ini diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Menurut dia, merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.
"BBM dan LPG subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat dan mewujudkan energi berkeadilan. Untuk itu, kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” kata Sugeng melansir Antara di Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Dikatakannya, Program BBM 1 Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok.
Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.
"Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat," ujar Sugeng.
Melalui Program BBM 1 Harga dan OVOO, tambahnya, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan.
Makin Terjangkau
Program tersebut juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Terkait hal itu Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran,” kata dia.
DPR, lanjut Sugeng, menyadari bahwa saat ini Pemerintah mengalami beban sangat berat, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia.
"DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” katanya.
Advertisement
