PDIP: Kementerian Kelautan Strategis Menerapkan Konsepsi Geopolitik Soekarno

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dirinya merekomendasikan adanya Rancangan Undang-Undang Tata Ruang Geopolitik Nusantara, yang memuat koridor strategis pertahanan dan ketahanan nasional. Hal tersebut termuat dalam disertasinya.

Menurut dia, cara pandang geopolitik Soekarno memberi penekanan pada penguatan kekuatan udara, laut, maupun darat Indonesia, dengan segala sumber daya yang ada.

"Ihwal ini menjadi penting karena hampir dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah maritim, secara geografis diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Ada kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memberi perhatian besar pada wilayah maritim," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Menurut dia, dalam beberapa kali diskusi intens dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sering mengungkapkan wawasan maritim yang luas yang dikenalnya memiliki multitalenta dan membangun paradigma maritim sebagai jalan kemakmuran masa depan.

"Mas Treng sangat concern tentang ekosistim maritim. Kemampuan teknokratiknya yang tinggi, senafas dengan pemikiran geopolitik Bung Karno. Apa yang dilakukan oleh Mas Trenggono untuk mengedepankan ekologi, dengan mendorong penanaman mangrove di garis pantai Indonesia misalnya, merupakan pendekatan ekologis yang terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Hasto.

Dalam disertasinya, dia menyatakan bahwa ekologi merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Seandainya bangsa Indonesia mampu terdepan di dalam menguasai teknologi maritim, dan pada saat bersamaan menempatkan visi keunggulan Indonesia di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dengan mengedepankan aspek ekologi, maka sumber daya laut benar-benar menjadi jalan kemakmuran Indonesia. Dalam perspektif maritim, hal tersebut bisa menjadi instrument of national power," kata Hasto.