Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik sangat serius untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di provinsi ke-33 itu. Dia melakukan koordinasi dengan sejumlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
"Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi ini untuk mewujudkan hal tersebut," kata Akmal.
Akmal menjelaskan, Stranas PK merupakan tim yang bergerak dalam menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi. Hal itu menjadi acuan yang digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Kami di Sulbar dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Ke depannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terangnya.
Akmal menegaskan, ada enam strategi nasional yang teleh dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dia akan menggandeng semua stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulbar.
"Saat ini kami melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar. Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi," tegas Akmal.
Akmal menerangkan, dengan data desa presisi akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Karena menurutnya data desa paresisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
"Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya," tutup Akmal.
