Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat total pendapatan BUMN pada 2021 mencapai Rp 1.983 triliun dengan perolehan laba Rp 126 triliun.
Dia menyebut pencapaian itu luar biasa. "Total pendapatan BUMN Rp 1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Advertisement
Erick menjelaskan, perbaikan kinerja BUMN juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara. Misalnya untuk total pajak, dividen, dan PNBP yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp 371 triliun.
"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VI yang mendorong konsolidasi BUMN, dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yang tadinya Rp 13 triliun, sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI, laba untuk 2021 sebesar Rp 126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa," ucap Erick.
Oleh karena itu, dengan segala pencapaian tersebut, Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2023 sebesar Rp 79,7 miliar atau menjadi Rp 311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 232 miliar.
Menurut dia, pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian. Meski begitu, Erick menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulatif.
"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka 300-an (miliar), tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp 194 miliar. Apalagi kalau melihat amanah yang diberikan Komisi VI, yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," ungkap Erick.
Kejar Dividen
Selain itu, dengan total aset yang dikelola BUMN mencapai Rp 8.998 triliun, maka pagu ini tentu sangat kecil dibandingkan beban yang dikerjakan. Erick juga optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.
Disisi lain, penapaian Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja BUMN menuai apresiasi dari Komisi VI DPR. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyebut apa yang dilakukan Erick tidak mudah, terlebih di tengah tantangan akibat pandemi. Namun, ucap Anam, mantan Presiden Inter Milan itu berhasil melampaui sejumlah target yang dicanangkan.
"Kami sampaikan apresiasi atas kinerja 2021, catatan yang kami terima dividen sudah melampaui target, dari Rp 35 triliun sudah tercapai Rp 41 triliun. Ini kerja yang tidak mudah, tapi berhasil dilakukan," pungkas Anam.
Advertisement
Daftar 10 BUMN yang Dapat PMN Rp 73 Triliun di 2023
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun. PMN ini akan ditujukan kepada 10 BUMN pada Tahun Anggaran 2023.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.
"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," kata Pria yang akrab disapa Tiko, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Tiko pun merinci usulan PMN tersebut, diantaranya yang pertama, PLN Rp 10 triliun untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Kedua, Defend ID Rp 3 triliun untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
Ketiga, ID Food Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Keempat, Hutama Karya Rp 30,56 triliun untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
“Angka PMN Rp 30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II),” jelas Tiko.
