Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei CSIS melakukan penelitian terkait evaluasi ahli terhadap Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Penilaian dilakukan oleh para kelompok ahli dari beragam profesi yang dipandang mempunyai keahlian dan pengetahuan terkait tema penelitian. Para ahli terdiri dari peneliti, akademisi, pengusaha, wartawan, birokrat, hingga politisi.
Hasil penilaian ahli tentang kinerja Anies - Riza menunjukkan bahwa sebanyak 51, 8 persen mengaku tidak puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies - Riza.
Berdasarkan hasil survei tersebut hanya sebanyak 47,6 persen responden ahli lainnya yang menyatakan puas dengan kinerja Anies-Riza. Angka ini tentu berbanding tipis dengan kelompok ahli yang menyatakan puas dengan kinerja Anies - Riza.
Baca Juga
Advertisement
"Para ahli terbelah dalam menilai kinerja pemerintahan DKI Jakarta, sebesar 47,6 persen mengaku puas, dan 51,8 persen mengaku tidak puas," kata Arya dalam keterangannya, Senin 6 Juni 2022.
CSIS juga mengungkapkan hasil penilaian ahli tentang kinerja Pemprov DKI dalam beberapa bidang. Hasil survei menunjukkan mayoritas ahli tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI dalam bidang birokrasi, lapangan kerja, lingkungan seperti kualitas udara dan air bersih, hingga hunian layak.
Namun, angka kepuasan ditemukan cukup tinggi terhadap empat bidang lain. Pada bidang upah sebanyak 69, 4 persen ahli mengaku puas dengan kinerja Pemprov DKI. Selanjutnya pada bidang transportasi ditemukan 64, 7 persen ahli yang puas dengan kinerja Pemprov DKI.
Begitu pula pada bidang harga kebutuhan pokok, 54, 1 persen ahli menyatakan puas dengan kinerja Pemprov DKI. Terakhir pada bidang harmonisasi sosial ada 47, 1 persen ahli yang puas dengan kinerja Pemerintahan DKI.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Periode Survei
Survei ahli ini dilakukan dalam periode 28 Maret – 12 April 2022 kepada 170 ahli yang berasal dari beragam profesi mulai dari peneliti/NGO, dosen/akademisi, profesional, wartawan,pengusaha, anggota DPR/DPRD, anggota partai politik, birokrat, dan mahasiswa.
Pemilihan ahli dilakukan secara purposif kepada ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Dari 170 responden ahli yang berhasil diwawancarai, 110 sampel diwawancarai secara tatap muka dan 60 sampel dilakukan secara virtual.
Advertisement
