Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal punya direksi baru untuk periode 2022-2026, seiring berakhirnya masa jabatan direksi periode 2018-2022. Kabarnya, terdapat empat paket direksi BEI yang bertarung dalam uji kelayakan atau fit & proper test calon Direksi bursa.
Di sisi lain, direksi baru BEI akan mengemban sejumlah pekerjaan rumah (PR), menyusul perkembangan ekonomi teranyar dan kebutuhan pasar saat ini. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mencatat, ada beberapa tantangan yang perlu dicermati oleh Direksi baru bursa.
Advertisement
Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan AEI Ajib Hamdani menyebutkan, paling tidak ada tiga PR besar untuk direksi bursa. Pertama, yakni terkait literasi keuangan.
"Pertama bagaimana meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Program ini harus dilakukan secara masif dan bekerjasama dengan semua stakeholder keuangan, termasuk pemerintah, dan juga pelaku usaha,” kata dia kepada Liputan6.com, ditulis Jumat (10/6/2022).
BEI mencatat tingkat literasi di pasar modal masih minim, kendati jumlah investor terus meningkat. Sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi, mencatat jumlah investor pasar modal sentuh 9 juta investor, 4 juta di antaranya merupakan investor saham. Namun, di tengah tren pertumbuhan itu, rupanya literasi pasar modal masih memiliki sejumlah tantangan, salah satunya terkait literasi pasar modal.
"Tingkat literasi dan inklusi industri jasa keuangan kita, pasar modal merupakan yang tertinggal untuk mendapatkan tingkat literasi dan inklusi yang baik," kata Hasan.
Selain literasi, Ajib menyebutkan PR lain untuk direksi bursa yang baru adalah membangun ekosistem yang ‘business friendly’. Ketiga, mendorong regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas dan pelaku usaha.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tantangan Lainnya
Tantangan itu juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi dewasa ini yang mengarah pada ekonomi digital. Sehingga bursa juga perlu melakukan penyesuaian.
Salah satu upaya yang sudah dilakukan bursa bersama otoritas terkait yakni terbitnya Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham.
Penerbitan POJK ini didorong perkembangan teknologi membawa dampak positif bagi ekonomi. Hal itu menyebabkan munculnya perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan tinggi atau new economy.
Sebagai tindak lanjut, BEI juga tengah menyiapkan aturan untuk akomodasi saham-saham yang masuk dalam papan ekonomi baru (new economy).
Nantinya, papan ini akan dihuni saham-saham dengan kriteria atau karakteristik tertentu. Bersamaan dengan sejumlah tantangan itu, Ajib juga mengapresiasi kinerja manajemen bursa saat ini. Ia menilai ada beberapa poin yang perlu untuk dipertahankan, utamanya dalam manajemen internal bursa.
"Pemberlakukan corporate governance dari jajaran direksi cukup positif. Hal itu mendongkrak kinerja dan lingkungan kerja yang profesional dan akuntabel, sehingga perlu untuk dipertahankan,” pungkasnya.
Advertisement
Potensi Penggalangan Dana dari Pasar Modal Masih Ramai
Sebelumnya, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penggalangan dana di pasar modal, baik melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maupun right issue, diperkirakan masih ramai.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total potensi penghimpunan dana dari pasar modal mencapai Rp 84,2 triliun. Penghimpunan dana itu dari penawaran saham perdana (IPO), rights issue dan penerbitan surat utang.
Sebelumnya, BEI kantongi 43 perusahaan dalam proses IPO dengan perkiraan total dana yang dihimpun Rp 14,1 triliun. Kemudian terdapat 33 perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi itu hingga 3 Juni 2022. Perkiraan dana yang akan dihimpun dari rights issue mencapai Rp 25,2 triliun.
Selanjutnya pada pipeline pencatatan efek bersifat utang dan sukuk terdapat 36 emisi yang akan diterbitkan oleh 30 perusahaan dengan perkiraan total dana yang akan dihimpun Rp 44,9 triliun
Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menilai baik dari sisi emiten, selaku pihak yang membutuhkan dana, maupun investor selaku penyedia dana, akan mengacu pada seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.
"Karena dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, emiten akan berani ekspansi sehingga akan mencari pendanaan di pasar modal. Sementara dari sisi investor dengan kondisi ekonomi yang baik maka dana yang mereka berikan baik melalui penawaran saham maupun obligasi bisa digunakan oleh emiten secara produktif. Sehingga investasi investor berjalan dengan baik,” ujar Alfred kepada Liputan6.com, Rabu (8/6/2022).
Dibayangi Kenaikan Suku Bunga
Memang, Alfred mencermati ekonomi Indonesia di semester II ini akan diperhadapkan pada dampak kenaikan suku bunga. Namun, pihaknya melihat belum ada dampak atau tekanan yang besar yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, konsumsi, maupun belanja masyarakat.
Ia menilai, Indonesia memiliki modal nilai tukar yang kuat, berkaca pada performa nilai tukar Rupiah secara year to date (ytd) yang masih kuat di tengah sentimen kenaikan suku bunga The Fed.
“Sentimen ini menjadi ukuran bagaimana pasar global masih optimis dengan ekonomi Indonesia in line dengan kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, surplus neraca perdagangan, dan sentimen harga komoditi,” ujar dia.
Tak hanya itu, sentimen lainnya seperti aksi beli investor asing juga dinilai memberikan kepercayaan diri bagi investor lokal untuk masuk ke pasar modal, baik melalui pembelian instrumen saham maupun obligasi.
Di sisi lain, Alfred mengatakan stabilitas politik di semester II juga relatif kondusif. Sehingga perhitungan pasar sepenuhnya akan fokus kepada respon ekonomi terhadap kenaikan suku bunga, dan konflik geopolitik yang eksposurenya sudah semakin menurun.
Advertisement
