Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ingin suatu saat Presiden RI berasal dari alumni Universitas Indonesia. Dia pun ingin kedepannya alumni UI bisa bersatu dan membuat sebuah koalisi.
Arsul berharap UI bisa banyak mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan negara, namun hal itu hanya bisa terealisasi apabila para alumni berkoalisi. Sambil berkelakar, dia menegaskan bahwa yang dimaksudnya bukanlah koalisi partai seperti, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Advertisement
"Saya berharap UI tentu bisa banyak mempengaruhi kebijakan pemerintahan, kebijakan negara ini ke depan," jelas Arsul dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Sabtu (11/6/2022).
"Dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya koalisi sebagai alumni UI, bukan koalisi Indonesia bersatu. Jadi tenang," sambungnya.
Dia lalu menyinggung Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Padahal, Budi Arie merupakan alumni UI sementara Jokowi lulusan UGM.
"Meskipun Ketum Projo itu pendukung kuatnya Bapak Presiden yang dari UGM, tapi kita harus punya cita-cita, kalaupun tidak di 2024, di 2029 ya presidennya dari UI-lah, masa UGM terus," ucap dia berkelakar.
Arsul menuturkan sebagai kelompok masyarakat, tentunya hal yang biasa apabila memiliki keinginan agar Iluni UI mempunyai peran-persn yang menentukan. Hanya saja, hal itu bisa terealiasasi apabila menjadi pemimpin negara.
"Tentu itu hak warga negara, hak kita sebagai kelompok masyarakat agar apa-apa yang menjadi lingkungan terdekat kita, seperti Iluni UI itu punya peran-peran yang menentukan dan yang tentu peran yang paling menentukan itu kalau bisa menjadi presiden," tutur Wakil Ketua MPR RI itu.
Golkar Bantah KIB Dibentuk untuk Usung Capres yang Didukung Jokowi
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membantah bahwa mereka dibentuk untuk mendorong calon presiden yang didukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2024.
Bantahan itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Zainudin Amali. KIB sendiri diketahui dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Kehadiran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie di Silahturahmi Nasional yang digelar KIB, melahirkan dugaan bahwa koalisi ini didukung Jokowi.
Zainudin Amali sendiri meminta Presiden Jokowi tidak dibawa-bawa ke isu koalisi Pemilu 2024, termasuk ke KIB. Sebelumnya, Jokowi juga seolah menyiratkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Enggak lah. Enggak seperti itu. Kasihan pak Presiden Jokowi," kata Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Pria yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga menekankan bahwa tidak ada instruksi maupun arahan khusus dari Presiden Jokowi soal KIB.
"Beliau itu tidak ada instruksi apapun, tidak ada arahan apapun," ujar Zainudin Amali.
Dia berkilah, pembentukan KIB merupakan kerja sama lewat proses yang alami, tanpa ada campur tangan dari Presiden Jokowi dalam membangun koalisi tersebut.
"Jadi itu alami, alami saja tercipta kerja sama di antara partai-partai. Enggak ada campur tangan presiden, saya jamin itu. Pak presiden tidak ikut campur terhadap kebijakan masing-masing partai," bebernya.
Advertisement
