Kejar Net Zero Emission, RI Siap Gelar Tri Hita Karana saat KTT G20

Climate Club ini menurut Menko Luhut akan mendukung negara-negara berkembang dalam transisi net zero emission dengan membuka akses pendanaan, green technology, technical assistance dan best practice. Climate Club juga akan mengedepankan isu2 climate financing, food security, global financing, dan ocean.   

THK Forum menurut Ketua LPS, menjadi ajang yang bisa menyatukan G7 dan G20 bersama untuk membuat program terkait emisi dan climate action, pihaknya percaya dengan penyelenggaraan THK forum pada 13-14 November 2022 dapat mencapai target komitmen global climate action on SDG's.   

"Kami saat ini melakukan komunikasi dan rapat-rapat yang intens, karena menurut kami ada beberapa strategi pendanaan seperti pendanaan pertanian dan pendanaan ekonomi biru yang mengelola pendanaan sumber daya ikan dan kawasan konservasi perairan dan ekosistem laut - yang penting untuk diangkat di acara ini,"  kata Purbaya.      

Menko Luhut menyambut baik wacana ini. "Kita selama ini tidak pernah fokus pada bidang pertanian, karena data dari pusat dan daerah yang masih belum sesuai. Saya ingin pada forum ini nanti Toba, Kalteng, Kaltara, Sulawesi dan Papua - sesua dengan tugas yang diembankan kepada saya-  sudah bisa dimasukkan pada pendanaan pertanian agar kita mempunyai platform bagi masuknya para investor," kata Menko Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G20 pada hari ini, Kamis (10/2/2022). 

Forum ini diharapkan menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

"Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Arifin dalam sambutannya.

Pada pilar transisi energi, imbuh Arifin, akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," jelasnya.

Melalui forum ini pula, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Hasil Utama atau Lighthouse Deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu," ungkap Luhut.

Sebagai bagian dari implementasi transisi energi di Indonesia, pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan mendorong kontribusi swasta maupun filantropi melakukan pendanaan inovatif.

"Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," tegas Luhut.