Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyampaikan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Dia pun enggan membenarkan isu perombakan di tubuh kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga dilakukan pada 15 Juni 2022 nanti.
"Kan itu sudah kami sampaikan itu domainnya Presiden, jadi saya tidak mengandai andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, atau kah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden," tutur Johnny di Tower NasDem, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Advertisement
Johnny menyatakan, sikap NasDem dari awal pembentukan kabinet, merombak kabinet, hingga merubah kabinet adalah sepenuhnya mengikuti dan menghormati hak prerogratif Presiden Jokowi.
"Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, reposition, atau perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati. Sedangkan tanggal, apa, kapan, siapanya, apakah benar akan terjadi, sekali lagi itu domain Presiden," jelas dia.
Menurut Johnny, tantangan pemerintah saat ini tidak hanya soal Covid-19, namun juga perubahan geostrategis dunia yang berdampak dengan skala internasional, termasuk Indonesia secara domestik. Baik terkait dengan pangan, energi, bahkan finansial dan ekonomi, sehingga evaluasi dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Adapun terkait instruksi menteri sementara tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, sambungnya, lebih kepada urusan penanganan Covid-19.
"Yang ada dalam Bapak Presiden kaitannya dengan tantangan Covid, karena tantangan Covid yang besar semua anggota kabinet yang akan melakukan perjalanan luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan atau melaporkan untuk kunjungan-kunjungan ke luar negeri.Mengapa, karena kita harus fokus menangani pandemi Covid-19. Arahan Presiden itu sampai saat ini belum berubah, masih sama, karena saat ini kita masih mempunyai tantangan pandemi Covid-19 walaupun saat ini sudah jauh terkendali," Johnny menandaskan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jawaban Jokowi soal Perombakan Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai isu reshuffle kabinet yang muncul kembali permulaan.
Hal ini disampaikannya usai meresmikan Masjid At-Taufiq di lingkungan Sekolah Partai PDIP.
Menurut Jokowi, reshuffle atau bongkar pasang kabinet belum akan dilakukan.
"Belum, belum," Jokowi saat menjawab awak media, Rabu (8/6/2022).
Sebelumnya, hal senada juga sudah dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno buka suara soal perombakan kabinet. Pratikno menjawab pertanyaan soal kabar reshuffle yang dilakukan bulan Juni.
Kabar adanya perombakan kabinet berembus sejak PAN bergabung dalam pemerintahan. Tetapi, hingga kini reshuffle belum juga dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Dia pun enggan membeberkan siapa menteri yang potensial akan diganti bila Presiden Jokowi merombak kabinet. "Ya nantilah," kata Praktino.
Advertisement
Kata PAN
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Istana terkait kabal bakal adanya reshuffle kabinet pada Rabu, 15 Juni 2022.
"Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media tanggal 15 Juni akan ada reshuffle, nah berhubung itu datang dari teman media ya tentu kami tidak bisa mengkonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (13/6/222).
PAN, menurut Eddy, menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa yang duduk di kursi pembantunya.
"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata dia.
Terkait kabar dirinya akan diutus PAN menjadi menteri apabila ada jatah dari Jokowi, Eddy mengaku enggan berandai-andai. Ia menyebut kewenangan menunjuk kader PAN sebagai menteri berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan
"Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di mana pun, ada di ketum, bukan di sekjen," pungkasnya.
