Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha soal keinginannya menjadi Gubernur DKI Jakarta rupanya menuai respons dari berbagai tokoh partai politik.
Salah satunya yang merespons adalah politisi senior Partai Gerindra M Taufik.
Baca Juga
Advertisement
Taufik mengatakan, tidak ada yang salah dengan keinginan mantan vokalis band Nidji itu. Namun, menurut dia, ada syarat yang harus dipenuhi untuk maju di gelaran Pemilihan Gubernur pada 2024 mendatang.
"Boleh aja namanya orang juga baru mau nyalon. Ya kan orang baru mau nyalon. Nyalon kan ada syaratnya nyalon," kata M Taufik kepada wartawan, Senin (13/6/2022).
Namun, Taufik enggan menjawab saat ditanyai soal kompetensi yang dimiliki Giring untuk dapat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, pertanyaannya bisa ditanyakan kepada Giring langsung.
"Iya mustinya kita nanya ke Giring. Kan yang lebih baik itu orang melihat pada dirinya sendiri gitu loh," kata Taufik.
Selain itu, sambil tertawa kecil Taufik menyebut PSI harus punya kursi sebanyak 22 di DPRD DKI Jakarta. Selain itu, dia juga menjawab sambil bergurau saat ditanyai keinginan Giring yang seketika turun kelas dari Presiden ke Gubernur DKI.
"Iya ngga usah diladenin, ngga usah ditanggapin. Dia memang begitu. Habis dari RI 1 terus turun jadi DKI 1 turun, nanti turun lagi," jelas Taufik.
Sebelumnya, Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan.
Setelah mengumumkan akan maju sebagai calon presiden (capres) meski akhirnya membatalkan diri, kini terang-terangan ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Giring saat menanggapi pertanyaan terkait peluangnya maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang.
"Wah ini pertanyaan bagus ini. Saya sih mau. Saya sih mau suatu hari nanti jadi Gubernur DKI Jakarta, tapi bukan sekarang kali ya," kata Giring saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 6 Juni 2022.
Kritik Gordeng
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengkritik sikap DPR RI yang menggarkan uang masyarakat untuk gorden di rumah dinasnya.
Padahal, saat ini Indonesia tengah berusaha memulihkan ekonomi yang terhantam pandemi Covid-19.
Giring menuturkan PSI sudah melakukan berbagai survei untuk mengecek harga gorden di pasaran. Untuk itu, dia heran DPR RI menganggarkan gorden untuk rumah dinas hingga Rp 43,5 miliar.
"Kita bingung harganya seharusnya enggak seperti ini. Ironinya adalah di tengah-tengah pandemi Covid-19 dimana ekonomi kita sedang recovery, kenapa ada isu-isu pengadaan gorden seperti ini yang luar biasa fantastis harganya," kata dia dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI Jakarta Pusat, Kamis 12 Mei 2022.
Dia pun meminta DPR RI untuk membatlkan rencana pengadaan gorden rumah dinas. Giring menilai seharusnya DPR RI memperlihatkan kinerja yang mumpuni, baik dalam pengawasan, pembuatan undang-undang, dan menyusun anggaran.
"Bersamaan dengan itu, kami juga sangat berharap DPR mampu bersikap cermat dan adil menyusun anggaran untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri saja amburadul, bagaimana kita bisa berharap DPR bisa mengawasi anggaran yang diajukan kementerian atau lembaga negara?" jelasnya.
Advertisement
Kumpulkan Koin
Giring menjelaskan PSI membuat gerakan 'Koin untuk Gorden Rumah Dinas DPR' yang dimulai 12 sampai 27 Mei 2022. Gerakan ini bentuk keprihatinan, kritik, dan sarkasme terhadap DPR yang menggunakan uang rakyat untuk hal yang tak prioritas
"Tak ada boleh ada sepersen pun uang rakyat yang digunakan serampangan dan tidak adil. Masa sampai kita harus patungan untuk gorden DPR RI," ujar Giring.
Adapun pengumpulan koin akan dipusatkan di DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Jakarta Pusat.
Nantinya, koin yang berhasil terkumpul akan diserahkan ke DPR melaui kesekjenan.
Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI Furqan AMC mengatakan, nantinya jika gorden itu ditolak oleh pihak DPR, nantinya akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
"Kalaupun diitolak, maka kita akan persembahkan untuk mengganti gorden rumah rakyat yang betul-betul membutuhkan gorden. Kita akan cari rakyat yang betul-betul membutuhkan gorden tapi enggak sanggup," jelas Giring.
