Liputan6.com, Garut - Kepolisian Resort (Polres) Garut, Jawa Barat, bakal menyambangi sekolah dan kalangan kelompok kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan sosialisasi Operasi Patuh Lodaya 2022.
“Mohon bantu kami mensosialisasikan terkait masalah peningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu-lintas,” ujar Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono, selepas gelar pengecekan pasukan Operasi Patuh Lodaya 2022 di Halaman Mapolres Garut, Senin (13/6/2022).
Menurutnya, pelaksanaan operasi patuh lodaya 2022 hingga 26 Juni mendatang, lebih mengutamakan peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Baca Juga
Advertisement
“Termasuk menekan angka fatalitas dan juga menekan angka kecelakaan yang terjadi di Garut,” ujar dia. mengingatkan.
Meskipun lebih mengedepankan upaya preventif dan preentif, namun lembaganya tidak mengindahkan tindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas selama Operasi Patuh Lodaya 2022 berlangsung.
“Terpaksa kami akan melakukan penegakan hukum,” ujar dia mengingatkan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Target Sasaran
Selain menargetkan penertiban kelengkapan surat kendaraan bermotor, operasi patuh lodaya 2022 bakal melakukan tindakan bagi mereka yang sengaja ugal-ugala di jalan, termasuk penggunaan knalpot bising.
“Tentu itu menjadi fokus utama dari kegiatan operasi patuh lodaya 2022 ini,” kata dia.
Untuk menekan terjadinya pelanggaran, kegiatan operasi patuh lodaya 2022 bakal berlangsung di seluruh wilayah hukum polres Garut.
“Dari wilayah Garut utara hingga selatan kami akan fokuskan selama dua minggu ke depan,” kata dia.
Dalam kegiatan itu, lembaganya menurunkan sekitar 1.925 personil gabungan dari Polda Jabar. Rinciannya, sekitar 520 personil anggota satgas polda jabar, serta satgas jajaran polres Garut 1.405 orang.
“Selain polres kami akan melibatkan potensi masyarakat lainnya bersama pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan, kecamatan,” kata dia.
Ihwal penggunaan tilang elektronik, Wirdhanto mengaku hingga kini lembaganya belum mendapatkan perintah pelaksanaan korlantas Polri termasuk Dirlantas Polda Jabar.
“Soal infrastrukturnya kami akan koordinasikan dengan pihak pemerintah daerah,” kata dia.
Advertisement
