Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting nasional, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 44,8 triliun tahun ini. Anggaran tersebut tersebar ke 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.
"Ada Rp 44,8 triliun dana yang kita siapkan untuk pencegahan stunting," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting Tahun Anggaran 2023, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Advertisement
Suahasil menjelaskan pemerintah dana yang disalurkan melalui 17 kementerian/lembaga sebesar Rp 34,1 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Misalnya untuk mengurusi suplai dan demain di lingkungan rumah tangga, kesehatan, hingga lingkungan sosial dan ekonominya.
"Saat ini belanja KL yang dapat kita identifikasi dipakai untuk penurunan stunting nilainya pada tahun 2022 sekitar Rp 34,1 triliun, ini bukan angka yang kecil," kata dia.
Sementara itu alokasi anggaran penanganan stunting melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 10,7 triliun. Anggaran tersebut disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dirincikan Suahasil, DAK fisik yang digunakan untuk mengatasi percepatan penurunan angka stunting nasional sebesar Rp 8,9 triliun. Sisanya Rp 1,8 triliun dalam bentuk DAK non fisik. Dana tersebut disalurkan melalui program bantuan operasional stunting dan bantuan operasional keluarga berencana dan dana ketahanan pertanian.
"Sehingga kita bisa lihat dana yang kita gelontorkan ke daerah ini tidak kurang dari Rp 10,7 triliun," kata dia.
Pedoman Khusus
Suahasil menambahkan sejak tahun 2019 pemerintah telah membuat pedoman khusus penggunaan DAK percepatan penanganan stunting nasional. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAK untuk penurun stunting di tingkat daerah.
Alasannya penurunan prevalensi angka stunting pada anak merupakan program prioritas nasional. Pentingnya program tersebut membuat pemerintah pusat mengalokasikan APBN khusus untuk bisa dikelola oleh pemerintah daerah.
"Semua sudah dialokasikan dan agar jadi bagian dari orkestrasi untuk menurunkan angka stunting," kata dia.
Tak hanya itu, di tahun depan pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk program serupa melalui DAK. Namun terkait besaran anggarannya belum bisa disebutkan. Namun dia menegaskan, alokasi yang disiapkan menjadi cermin proses penanganan stunting tahun ini.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan Jadi 8 Persen di 2023
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.
“Penetapan ini didukung oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021 berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik, rencana kerja pemerintah dan juga mengikuti perkembangan terkini isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).
Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.
Dorong Pemulihan Dunia
Kemudian, mendorong pemulihan dunia usaha industri, revitalisasi industri, dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan ibukota Nusantara.
“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.
Selanjutnya, rasio gini 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 73,31 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani antara 103-105 persen dan nilai tukar nelayan 106-107 persen.
“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 - 5,4 persen,” ujarnya.
Advertisement
