Kencang Isu Reshuffle Kabinet, Ekonom: Butuh Sosok Profesional

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menegaskan reshuffle jadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Jun 2022, 18:45 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle kabinet kembali merebak di Juni 2022 ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebelumnya mengungkapkan, memang bakal ada reshuffle kabinet tetapi tidak memastikan waktunya.

Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan reshuffle kabinet sangat tepat dilakukan di tengah persoalan pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan. Apalagi masih ada persoalan minyak goreng yang belum selesai.

"Saya kira tepat kalau mau melakukan reshuffle karena beberapa yang menjadi catatan kinerja para menteri adalah soal pemenuhan kebutuhan pokok, stabilitas harga. Ini kan masih ada juga soal minyak goreng belum selesai," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Penyelesaian persoalan minyak goreng diambil alih koordinasi oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan bahwa koordinasi yang ada selama ini kurang baik. "Sehingga kalaupun dilakukan reshuffle sebenarnya layak dilakukan," jelasnya.

Bhima juga menilai selain masalah kinerja, Presiden Jokowi dihadapkan masalah waktu. Presiden Jokowi disebut tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan legacy atau warisan terkait masalah dan PR ekonomi yang sampai saat ini masih banyak yang belum diselesaikan.

"Itu harus diiisi oleh sosok yang mengerti visi misi Presiden Jokowi bukan justru dekat dengan tahun politik malah banyak menteri ekonomi yang fokusnya berkampanye. Bahkan menggunakan fasilitas kementerian. Itu kan tidak elok, harusnya diganti," paparnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Butuh Sosok Profesional

Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kemudian soal tantangan ekonomi. Tahun-tahun ke depan tantangan ekonomi makin kompleks antara lain sinyal resesi Amerika, kenaikan tingkat suku bunga, inflasi, kemudian ada masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan investasi.

"Jadi sarannya adalah reshuffle dilakukan tetapi reshuffle dilakukan sepaket mulai dari menkoperekonomian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri investasi juga," jelasnya.

"Apalagi menteri investasi ini kan sebenernya juga membingungkan karena disatu sisi menteri investasi terlihat lebih banyak berpolitik daripada mendorong realisasi investasi yang harusnya menjadi pekerjaan rumahnya. Misalnya terlibat di dukungan tiga periode itu kan mendistorsi citra Jokowi bahka Jokowi akan fokus menyelesaikan masalah ekonomi. Itu sekarang mungkin dibutuhkan," tambahnya.

Dia berharap nantinya menteri menteri yang ditunjuk tidak berasal dari partai politik tetapi lebih kepada profesional. Hal tersebut untuk menghindari adanya afiliasi dengan kepentingan politik.

"Reshuffle ini jangan sampai nanti yang mengisi bukan datang dari profesional, misalnya tetap orang partai itu sama saja tidak menyelesaikan masalah atau tetap terafiliasi dengan kepentingan politik. Karena kalau tidak fokus kerjanya justru terbagi dengan agenda politiknya. Itu yang tidak kita inginkan," tandasnya.


Isu Reshuffle, Setkab: Mau Ganti Menteri Kapan Saja Terserah Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak (reshuffle) kembali jajaran kabinet kerjanya. Lalu siapakah yang diganti dan masih bertahan? (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, angkat bicara soal isu reshuffle atau perombakan kabinet pada 15 Juni 2022. Pramono menegaskan reshuffle jadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi orang yang punya kewenangan kapan menentukan untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebab, hal itu menjadi hak prerogatif presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

"Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden," sambungnya.

Kendati begitu, dia tak menjawab saat ditanya apakah akan ada reshuffle kabinet pada Rabu besok. Pramono Anung menjelaskan bahwa Jokowi sangat mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet.

"Ya, yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini, sehingga, beliau sangat tahu lah," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo, yang dikabarkan akan dilakukan pada Juni 2022.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Infografis Kejengkelan Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya