Liputan6.com, Banyuwangi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mendorong pemkab mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Dewan berharap wabah tersebut segera bisa tertangani dan tidak semakin meluas. Sehingga dengan anggaran yang cukup, bisa mempercepat penanganannya.
Advertisement
"PMK jangan dianggap enteng, meski kami mengapresiasi kerja keras eksekutif dalam menangani ini. Jika memang darurat, saya mendorong agar mengalokasikan anggaran. Sehingga penanganannya lebih menyeluruh," ucap Ruli, Rabu (15/6/2022).
Ruli mengatakan, pihaknya menyentujui berapapun nominal anggaran yang diajukan eksekutif untuk penanganan PMK. Asalkan diajukan rasional dan jelas arah alokasinya.
"Tinggal berapa yang diajukan, rasional tidak. Kalau kurang kita tambahi, kalau lebih kita rasionalkan," ungkap Ruli.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Mujiono mengatakan, hingga saat ini Pemkab memang belum merumuskan anggaran penanganan PMK.
"Belum dianggarkan, karena sejauh ini masih terkendali. Hanya terkonfirmasi aja, tidak ada laporan yang meninggal," kata Mujiono.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Advertisement
200 Kasus
Menurutnya, Pemkab Banyuwangi telah melakukan penganangan semaksimal mungkin agar PMK bisa terkendali. Seperti melarang ternak dari luar daerah hingga penyekatan di perbatasan.
"Kita lebih upaya pencegahan. Sementara untuk warga yang sapinya terjangkit, gratis untuk penanganan dan pengobatannya," jelas Mujiono
Hingga saat ini jumlah hewan ternak yang terinveksi PMK di Banyuwangi, mencapai 200 lebih. Dari jumlah tersebut mayoritas hewan ternak yang terpapar PMK adalah sapi. Sedangkan sebaran hewan ternak yang terkonfirmasi PMK berada di 15 Kecamatan dari 25 kecamatan di Banyuwangi
