Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya ada dua negara yang masih menggunakan minyak goreng curah. Salah satunya Indonesia.
Ungkapannya ini menambah dasar rencana pemerintah untuk menghapus minyak goreng curah dari pasaran. Nantinya, minyak goreng curah akan digantikan dengan kemasan sederhana.
Advertisement
"Cuma dua (negara) di dunia ini yang masih (gunakan minyak goreng) curah, Bangladesh dan Indonesia," katanya kepada wartawan di depan Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (15/6/2022).
Perlu diketahui, wacana penghapusan minyak goreng curah ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Kini, rencana ini kembali diperkuat Menko Luhut.
Ia mengungkapkan penghapusan ini akan berlaku secara bertahap. Namun, ia tak menyebut kapan target dimulainya tahapan tersebut.
"Kita mau curah (dihapus) ini kita bikin bertahap ya ke kemasan sederhana. Itu kan bagus, jadi bermartabat bangsa itu lebih lagi," katanya.
"Di jakarta ini lebih gak mau lagi pakai curah kan," tambahnya.
Kendati begitu, ia belum mengungkapkan pihak mana yang nantinya diberi tugas untuk mengemas dan menyalurkan minyak goreng tersebut. Menurut catatan Liputan6.com, pemerintah berencana menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog).
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Harga
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut harga minyak goreng kemasan sederhana nantinya akan dipertahankan di Rp 14.000 per liter.
"Harga tetap ya di Rp 14.000-an, ada naik (atau) turun-turun dikit lah," katanya kepada wartawan di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (15/6/2022).
Kendati begitu, ia juga menyebut akan melepas harga ke mekanisme pasar. Ia menngakatakan dengan stok minyak goreng yang cukup akan mampu mempertahankan harga.
"Market mechanism, kalau suplainya cukup ya jalan," katanya.
Advertisement
Menggodok Aturan
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, mengaku jika pemerintah masih menggodok mekanisme perubahan ini. "Rencananya begitu. Masih akan kita godok mekanismenya," kata Jodi kepada Liputan6.com.
Terkait program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng, pemerintah menegaskan tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas dirugikan. Oleh sebab itu terkait kebijakan ini, dilakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.
"Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan," kata Menko Luhut.
Alasan Hapus Minyak Goreng Curah
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan alasan pemerintah menghilangkan minyak goreng curah karena produk ini dinilai kurang higienis.
"Minyak goreng curah itu kurang higienis dan itu yang sedang kita kerjakan ke sana dan banyak pengusaha akan melakukan ke sana dengan harga tetap," jelas Menko Luhut, seperti dikutip Senin, (13/6/2022).
Penggantian minyak goreng curah jadi minyak goreng kemasan dilakukan bertahap. Meski berubah menjadi kemasan, harga minyak goreng ini ditetapkan sesuai keinginan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.
"Jadi kita juga minta nanti secara bertahap tidak ada lagi curah jadi sekarang kemasan sederhana," jelas Luhut.
Advertisement
