Tolak Hapus Informasi Perang Ukraina, Rusia Denda Wikipedia Rp 1,3 Miliar

Banding Wikipedia, yang diajukan pada 6 Juni, berpendapat bahwa menghapus informasi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Wikipedia mengatakan Rusia tidak memiliki yurisdiksi atas Wikimedia Foundation, yang tersedia secara global dalam lebih dari 300 bahasa.

Informasi yang terdapat Wikipedia ditulis dan diedit oleh sukarelawan.

Narasi perang di Ukraina, invasi darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, hadir dalam informasi yang bervariasi secara drastis -- dan telah sangat dipolitisasi dengan jurnalis asal Rusia dan negara-negara Barat secara rutin dituduh salah dalam melaporkan berita mengenai perang tersebut. ​

Ukraina mengatakan pihaknya adalah korban perampasan tanah gaya kekaisaran yang tidak beralasan oleh Rusia, tetapi Kiev akan berjuang sampai akhir untuk merebut kembali wilayah yang telah diduduki pasukan Rusia. Kiev telah berulang kali meminta bantuan Barat untuk memerangi Rusia.

Presiden Vladimir Putin dan pejabat Rusia tidak menggunakan kata "perang" atau "invasi.” Mereka menyebutnya sebagai "operasi militer khusus" yang bertujuan untuk mencegah penganiayaan terhadap penutur bahasa Rusia di Ukraina timur.

Putin juga mengatakan konflik tersebut adalah titik balik dalam sejarah Rusia: pemberontakan Moskow melawan Amerika Serikat, yang menurutnya telah mempermalukan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991 dan mendorong untuk memperbesar aliansi militer NATO.

Ukraina dan pendukung Baratnya menyangkal klaim Moskow bahwa penutur bahasa Rusia dianiaya. Kiev mengatakan pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan di beberapa wilayah seperti Bucha.

Sebelumnya Pengadilan Moskow memutuskan untuk melarang Facebook dan Instagram di Rusia, melabeli perusahaan induk dari dua jejaring sosial, Meta Platforms Inc. sebagai perusahaan "ekstremis."

Kantor Kejaksaan Agung Rusia mengatakan bahwa gugatan itu ditujukan untuk melindungi orang Rusia dari "pelanggaran hak-hak mereka," menurut media lokal, demikian dikutip dari laman Xinhua, Selasa (22/3/2022).

Meta mengizinkan penggunanya melakukan posting pidato kekerasan militer Rusia.

Pihak Metaverse diklaim Rusia telah mengabaikan lebih dari 4.500 permintaan untuk menghapus informasi palsu tentang operasi militer khusus Rusia.

Hal yang membuat Rusia geram yaitu, Meta mengizinkan penyebaran informasi soal seruan demonstrasi.

Putusan pengadilan akan segera berlaku tetapi tidak akan memengaruhi keberadaan WhatsApp.

Meta juga dilarang melakukan bisnis di Rusia karena Kantor Kejaksaan Agung dan Layanan Keamanan Federal Rusia menuduh perusahaan raksasa AS itu bertindak melawan Rusia dan angkatan bersenjatanya.

Berawal dari Pembatasan Akses

Semula Rusia memberlakukan akses terbatas warganya ke Facebook atas sikapnya di tengah invasi ke Ukraina.

Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor menuduh jaringan "penyensoran" di negara tersebut melakukan pelanggaran atas "hak dan kebebasan warga negara."

Facebook mengatakan, telah menolak untuk menghentikan pengecekan fakta dan pelabelan konten dari organisasi berita milik negara.

Langkah itu dilakukan sehari setelah Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina, demikian dikutip dari laman BBC.

Tidak jelas apa arti pembatasan regulator, atau sejauh mana platform lain seperti, WhatsApp, Facebook Messenger dan Instagram akan terpengaruh.

Regulator turut menuntut Facebook mencabut pembatasan yang berlaku pada Kamis (24/2).

Dikatakan bahwa Metaverse telah "mengabaikan" permintaan ini.

Sebuah pengadilan di Moskow, Rusia, menyatakan bahwa Meta bersalah karena mendorong aktivitas ekstremisme. Rusia sebelumnya sudah memblokir Facebook dan Instagram.

Kendati begitu, tak semua anak perusahaan Meta Facebook yang diblokir. Pasalnya, pemerintah Rusia masih mengizinkan operasional WhatsApp, bahkan layanan chatting ini belum terdampak sanksi apa pun. Demikian seperti dilaporkan Reuters, Rabu (23/3/2022).

Belum jelas bagaimana layanan WhatsApp akan tetap beroperasi sementara perusahaan induknya Meta dilarang beroperasi di Rusia, begitu juga dengan jejaring sosial Facebook dan Instagram.

Meta tidak menanggapi permintaan komentar setelah Pengadilan Distrik Moskow menyatakan pihaknya telah menguatkan gugatan jaksa penuntut tentang pelarangan kegiatan Meta Facebook di wilayah Rusia.

Kantor berita Interfax melaporkan, Pengacara Meta, Victoria Shakina, sebelumnya mengatakan pada pengadilan, Meta tidak melakukan kegiatan ekstremis dan menentang Rusia.

Tidak jelas apakah Meta akan mengajukan banding atas pelarangan aktivitas Facebook dan Instagram di Rusia karena perusahaan dianggap telah mendorong aktivitas ekstremisme. Namun menurut hakim, larangan akan segera diberlakukan.

Tak berapa lama setelah keputusan pengadilan keluar, regulator telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor menyebut, pihaknya akan mengecualikan Meta dari daftar entitas asing yang boleh beroperasi di Rusia. Interfax juga menyebut, Instagram dan Facebook tak boleh beroperasi.