KPK Fasilitasi KLHK Periksa Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan tindak pidana dibidang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya.

"Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik PNS pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Ali mengatakan, fasilitas pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk kerjasama antar penegak hukum. Terbit rencana diketahui dijadikan tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan satwa dilindungi. "Fasilitasi pemeriksaan ini sebagai bentuk koordinasi dan sinergi antar penegak hukum," kata Ali.

Diberitakan, Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tak tahu orang utan merupakan satwa yang dilindungi. Atas dasar ketidaktahuannya itu, Terbit menerima titipan orang utan dari seseorang di kediamannya. Hal tersebut diakui Terbit usai diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Satwa langka itu saya tidak ada memeliharanya, karena dititipkan. Karena dititipkan itu saya tidak tahu bahwa satwa itu adalah satwa dilindungi, saya tidak tahu," ujar dia di Gedung KPK, Selasa (17/5/2022).

Terbit menyebut, salah satu satwa langka yang dititipkan di rumahnya adalah orang utan. "Salah satunya orang utan. Saya tidak tahu, kalau tahu sudah pasti saya akan mengarahkan kepada yang menitipkan itu bahwa saya akan mempertanyakan izin mereka," kata Terbit.

Terbit mengaku sudah membeberkan pihak yang menitipkan satwa langka tersebut kepada pihak KLHK.

"Yang menitipkan itu ada, tadi saya sudah jelaskan kepada pihak pemeriksa bahwa yang menitipkan itu sesuai dengan yang saya laporkan tadi," kata dia.