Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengucapkan selamat bertugas kepada penggantinya yaitu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Ucapan tersebut diberikan pada saat serah terima jabatan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN usai reshuffle kabinet pada Rabu 15 Juni 2022.
Advertisement
Sofyan mengatakan, dirinya dengan Hadi Tjahjanto memiliki banyak persamaan. Pertama adalah umur yang sudah di atas 40 tahun. "Yang satu lebihnya banyak, yang satunya lebihnya sedikit," kata dia seperti dikutip Kamis (16/6/2022).
Persamaan kedua adalah sama-sama berkumis. "Tapi saat Pak Hadi masing menjadi Panglima, saya cium guru karena kumis Pak Hadi lebih lebat," guraunya.
Sofyan pun bercerita, saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena akan direshuffle, ia bertanya siapa penggantinya. Presiden Jokowi pun menjawab bahwa Menteri ATN/BPN yang baru akan dijabat oleh Hadi Tjahjanto.
"Alhamdulilah two thumbs diberikan kepada Pak Hadi. Dan teman-teman di ATR/BPN sangat nyaman begitu mendengar Pak Hadi menjadi menteri di sini," kata Sofyan.
Hal ini karena semua ASN di Kementerian ATR/BPN mengetahui bahwa Hadi Tjahjanto adalah seorang yang baik dan prajurit sejati yang mendedikasikan diri kepada bangsa.
Sofyan pun kemudian mengungkapkan beberapa program yang perlu dilanjutkan pada masa jabatan Hadi Tjahjanto.
Pertama adalah reforma agraria. Ini merupakan bagian terlemah dari program kementerian karena belum bisa mencapai target yang ditentukan oleh Presiden Jokowi.
Dalam reforma agraria ini banyak yang perlu dibenahi seperti sengketa kehutanan dengan perkebunan, sengketa antara masyarakat dengan kehutanan dan juga belasan ribu desa yang masuk kawasan hutan.
Dalam hal ini Sofyan mengaku bahwa program ini cukup maju karena sampai saat ini sudah ada 80 juta bidang tanah yang sudah mendapat sertifikat.
"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Hadi semua ini bisa diselesaikan dengan cepat," kata Sofyan.
PR kedua adalah mafia tanah. Para mafia ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya. Saat ini Kementerian ATR/BPN mendapat bantuan dari kepolisian untuk menyelesaikan mafia tanah ini. Terdapat tiga perwira tinggi kepolisian yang bertugas di kementerian tersebut.
"Ini tugas yang tidak gampang karena banyak sekali korban," tutur Sofyan Djalil.
Reshuffle Kabinet: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN, Diharapkan Bisa Tumpas Mafia Tanah
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022). Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.
Selain Menteri ATR/BPN, dalam reshuffle ini Jokowi juga melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.
Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang (15/6/2022) ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.
"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.
Advertisement
Reforma Agraria
Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.
"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.
Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.
"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.
"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima.
