Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bercerita pengalamannya berinteraksi dengan mantan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di acara serah terima jabatan pada Rabu 15 Juni 2022. Dalam acara tersebut Hadi Tjahjanto juga berjanji untuk memerangi mafia tanah.
Hadi bercerita bahwa ia sudah sering bertemu dengan Sofyan djalil saat ada acara pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo. Tapi selama ini Hadi selalu duduk di belakang Sofyan Djalil karena jabatannya adalah sekretaris militer Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Saya selalu duduk di belakang Pak SOfyan Djalil. Saya tidak mimpi duduk menggantikan tempatnya Pak Sofyan Djalil. Karena hanya Tuhan yang tahu," kata dia saat gelaran serah terima jabatan menteri ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, seperti ditulis Kamis (16/6/2022).
Hadi mengatakan bahwa ia akan melanjutkan prestasi yang sudah ditorehkan oleh SOfyan Djalil. Salah satunya adalah pembagian sertifikat tanah ke masyarakat. Presiden Joko Widodo memberikan target yang tinggi dan Sofyan Djalil selalu bisa mencapainya.
Menteri Hadi berjanji akan terus membagikan karena masih ada beberapa sertifikat lagi yang perlu dibagikan. Ia memastikan untuk turun ke lapangan dan akan sangat sedikit berada di kantor untuk memastikan target bisa tercapai.
Ia pun melanjutkan akan menyelesaikan masalah mafia tanah. Ia mengaku bahwa pada masa Sofyan Djalil sudah banyak mafia tanah yang diberantas. Hadi pun berjanji akan melanjutkannya dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Kementerian BUMN dan Perhutanan untuk mengatasinya.
"Oleh sebab itu saya sampaikan tadi adalah saya sama dengan Pak Sofyan Djalil akan turun ke lapangan, permasalahan di lapangan akan terus kita eliminir supaya mereka juga tidak menemui permasalahan," katanya.
PR Berat Menteri Hadi Tjahjanto, Bereskan Redistribusi Lahan dan Reforma Agraria
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022). Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyoroiti tantangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
"Terkait kementerian ATR ini posisinga sangat penting dan strategis sekali sebenarnya," katanya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Setidaknya ada tiga poin utama yang disebut Anggawira sebagai tantangan di kementerian ini. Diantaranya terkait reforma agraria, redistribusi lahan, hingga mendorong lahan-lahan bisa produktif.
"Terkait redistribusi lahan, reforma agraria, dan bagaimana lahan-lahan bisa produktif saat sekarang, karena ada satgas juga ya," ujarnya.
Ia berharap pada duet antara Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni bisa membawa tren positif. Ia memandang kolaborasi antara keduanya dengan latar belakang yang berbeda bisa membawa dampak baik.
"Dan ini penting apalagi kolaborasi antara TNI dan juga ini sahabat saya Raja Juli Antoni, seorang scholar dan juga aktivis ya dan sekarang sebagai di partai politik, mudah-mudahan ada akselerasi yang positif," ungkapnya.
Advertisement
Keputusan Menarik
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.
"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.
